SAMARINDA.KOMINFONEWS-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kembali menggelar rapat pengendalian inflasi secara virtual bersama kepala daerah se Indonesia, Senin (27/3/2023) pagi. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian ini membahas kondisi dinamika kebutuhan pokok dan pangan dari segi ketersediaan maupun harga memasuki hari ke 5 bulan Ramadhan tahun ini.

Dalam arahannya pagi itu, Tito begitu dia sapa, lebih menekankan kepada pejabat di daerah agar mengindahkan arahan Presiden terkait larangan buka puasa bersama dengan para pegawai ASN nya.

“Sebenarnya arahan ini lebih mengedepankan kepada pola hidup sederhana ditengah kondisi masyarakat yang saat ini cukup kritis melihat gaya hidup para pejabat pemerintahan, jadi sebaiknya Ramadhan kali ini tidak ada lagi buka puasa bersama pejabat maupun pegawai dengan menggunakan anggaran daerah,”pinta Tito.

Ia memahami, memang masing-masing Pemerintah Daerah memiliki anggaran untuk buka puasa tadi. Oleh itu ia berharap anggaran tersebut bisa dimaksimalkan untuk buka bersama warga yang lebih membutuhkan.

“Initinya jangan bermewah-mewahan ditengah kondisi masyarakat yang masih kesusahan. Selain arahan untuk tidak buka bersama pejabat ini juga masih ada kaitannya dengan kondisi kesehatan, dimana negara kita yang masuk dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi covid 19,”ungkapnya.

Nanti sambung dia, Kemendagri akan kembali mengeluarkan dua surat edaran untuk kepala daerah. Isinya menyebutkan agar Pemda bisa memperbanyak penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama bulan ramadhan baik itu dalam bentuk tunai maupun sembako tentunya pendanaanya nanti melalui anggaran daerah. Sehingga dengan bansos tadi setidaknya bisa membantu warga dan bisa merangsang memperkuat daya beli selama bulan puasa.

“Begitu pun dengan buka puasa bersama juga bisa dijadwalkan bersama warga yang kurang mampu seperti anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa,”pesannya.

Teknis buka puasanya pun harus diatur, Mendagri ini menyarankan agar para pejabat daerah bisa langsung turun mengunjungi warga untuk melakukan buka puasa bersama di lokasi wilayah masyarakat ini tadi. Maksudnya agar pemerintah bisa langsung mengidentifikasi wilayah dan apa kebutuhan yang bisa untuk dibantu.

“Atau sesekali dibawa ke pendopo untuk buka bersama juga tidak masalah, selagi warga atau anak-anak yatim yang diundang harus lebih banyak dari pada panitianya,”ungkapnya. 

Di lingkungan Pemkot Samarinda, rakor secara online yang disimak melalui gedung Balai Kota ini dihadiri juga Asisten II Sekretariat Kota Samarinda Sam Saimun didampingi staf ahli Bidang Pemeritahan, Hukum, dan Politik, Dadang Airlangga. (CHA/KMF-SMR)