SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda Dr Rusmadi menekankan sesuai anjuran Menteri Kesehatan RI walaupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut namun pelaksanaan protokol kesehatan tetap tak boleh diabaikan.

Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota seusai mengikuti Rakor Pencabutan PPKM yang dilaksanakan Kemendagri secara Via Zoom di Command Centre Diskominfo Samarinda, Senin (2/1/2023). Dalam Rakor ini dipimpin Wakil Mendagri RI John Wempi Wetipo, dengan diikuti pula Menteri Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Serta Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso. Sementara Rusmadi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda H Hero Mardanus Satyawan, Asisten I Dr Ridwan Tasa, Plt Asisten II Sam Syaimun, Asisten III Dr Ali Fitri Noor.

“Anjuran Menkes di dalam rakor tadi dengan dicabutnya PKKM ini, yang dicabut pembatasan kegiatan masyarakat. Berarti gak ada lagi pembatasan apa masyarakat untuk melaksnakan kegiatan, tetapi sekali lagi itu bukan berarti pandemi Covid-19 telah berakhir,” ucap Rusmadi.

Seperti diketahui lanjutnya, Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 secara resmi mengumumkan PPKM telah dicabut. Namun, status Pandemi di Indonesia tidak dicabut.

“Jni terkait kewenangan yang mencabut Pandemi itu adalah WHO, nah Indonesia sebagai bagian daripada pandemi global mau tidak mau tunduk terhadap keputusan dari WHO. Jadi ini adalah sebenarnya persiapan transisi dari Pandemi menuju endemi,” terangnya lagi.

Ia menegaskan protokol kesehatan tadi tetap kepada masyarakat untuk dihimbau menggunakan masker terutama di tempat-tempat fasilitas umum khususnya lagi fasilitas kesehatan.   

“Dengan adanya pencabutan PPKM ini, langkah-langkah yang segera dilakukan antara lain yang utama membuat Instruksi Wali Kota terkait pencabutan PPKM, kemudian segera mengeluarkan surat edaran untuk menyikapi eforia di masyarakat setelah pengumuman pencabutan PPKM oleh Presiden,” tegas Rusmadi.

Kemudian kepada dinas terkait khususnya kesehatan kemudian Puskesmas termasuk klinik agar tetap melakukan laporan secara periodik kepada pemerintah daerah. “Karena kita harus memantau juga ini walaupun covid sudah berakhir, mudah mudahan berakhir ya. Jadi yang penting lagi monitoring tetap diperhatikan karena satgas ini tetap ada,” pesannya.

Dikatakan pula pesan dari rapat koordinasi tadi, masyarakat ini justru merupakan sebuah modal sosial yang sangat penting. “Jadi kekuatan masyarakat ini lebih didorong,” tugasnya. 

Menurutnya menuju transisi ke endemi ini justru lebih menguatkan masyarakat dan ini sejalan  dengan program pemerintah kota melalui, dokter on call, kemudian kampung-kampung harus bersih dan sehat. Sementara Posyandu ini dilakukan dalam rangka untuk lebih kepada prefentif.

Adapun dalam rakor tersebut selain membahas pencabutan PPKM, juga membahas pencegahana, pengendalian covid pada masa transisi, pengendalian inflasi daerah, realisasi pendapatan belanja dalam APBD dan Peran Kemendagri dalam mendorong peningkatan APBD.(DON/KMF-SMR)