SAMARINDA.KOMINFONEWS-Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang, Pemkot Samarinda langsung tancap gas melakukan persiapan. Diawali dengan melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama para Camat dan Lurah Senin (4/1/2023) sore, di gedung Balai Kota. Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun yang memimpin langsung rakor sore itu membahas beberapa point yang berkaitan dengan pesta demokrasi yang menjadi agenda besar nasional nanti.

Terutama ketersediaan sekretariat bersama untuk anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dimana Wali Kota berharap, pihak  Kecamatan bisa mengakomodir beserta fasilitas pendukungnya.

“Pertemuan sore ini memang mendadak, karena harus kita lakukan setelah saya hadir dalam pelantikan anggota PPK tadi pagi. Dimana KPU berharap kepada Pemkot untuk menyediakan sekretariat bersama bagi anggota PPK dan PPS yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh bapak dan ibu untuk penganggaran fasilitas pendukungnya,”lontar Wali Kota.

Oleh itu di kesempatan tersebut, ia menginginkan masalah sekretariat bersama ini tadi bisa menjadi pembahasan serius, agar terendetifikasi di anggaran 2023 di setiap Kecamatan. 

Begitu pun dengan jabatan sekretaris PPK dan PPS dimana tambah dia, usulan dari KPU harus berstatus ASN, maka ia meminta kepada camat dan lurah agar bisa melakukan kajian terkait persyaratan yang dimintai untuk pembentukan sekretaris ini beserta pelaksana teknisnya.

“Kalau bisa petakan apa yang menjadi tugas sekretaris dan pelaksana teknis ini nanti dan selalu berkoordinasi bersama kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penyediaan formasi yang dibutuhkan,”pesannya.

Tak itu saja, Wali Kota Samarinda juga menargetkan partisipasi hak pilih warga tepian pada pemilu tahun depan bisa meningkat, caranya dengan mensiapkan  TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang layak dan manuasiawi. Karena sambung dia, diprediksikan jumlah TPS pada tahun 2024 mendatang akan bertambah menjadi tiga ribu tempat. Termasuk ia juga mengingatkan kepada Dinas Tenaga Kerja agar melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang memiliki karyawan dari luar daerah agar pemerintah nantinya bisa membantu menyediakan TPS khusus di perusahaan tersebut.

“Tolong Kadisnaker cek kelayakan tempat dan identifikasi karyawan dari perusahaan-perusahaan yang dimaksud agar pemerintah bisa membantu KPU untuk menyediakan TPS khusus, selain itu saya juga meminta kepada Diskominfo Samarinda agar bisa membangun aplikasi pemantau penyelenggara pemilu yang bisa dipantau langsung Forkopimda, maksudnya agar pergerakan Ketua RT dan petugas PPS dan perolehan suara bisa terus terpantau secara real time,”pintanya. (CHA/KMF-SMR)