SAMARINDA. KOMINFONEWS - Parkir liar yang selama ini cukup menjadi persoalan krusial di Kota Samarinda, secara perlahan kini mulai teratasi. Ya, persoalan yang sebelumnya kerap menjadi keluhan warga Kota Tepian itu juga menjadi salah satu komitmen serius bagi Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Dr H Rusmadi sejak awal menjabat pada Februari 2021 lalu. Lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akhirnya persoalan tersebut kini mulai teratasi. Tak banyak lagi parkir liar yang terlihat di sejumlah pusat keramaian dan titik kumpul massa. Badan jalan pun terlihat lebih lebar, sehingga mengurangi potensi kemacetan arus lalu lintas.
Hal ini diakui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu melalui Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Didi Zulyani saat dikonfirmasi Kominfonews. Dikatakannya, dukungan dari pimpinan dalam hal ini kepala daerah, memang cukup besar dalam upaya mewujudkan upaya penataan parkir di Kota Samarinda. Salah satu bentuk dukungan yang paling nyata adalah dukungan anggaran untuk pengadaan sarana pendukung kinerja mereka. Di antaranya untuk pengadaan mobil derek dan towing, masing-masing satu unit pada pertengahan 2023 lalu.
"Mobil derek ini kita pakai untuk derek mobil yang tidak tertib parkir, dan towing untuk motor. Jadi semenjak ada mobil derek dan towing ini, kami benar-benar sangat terbantu. Begitu ada yang salah parkir, bisa langsung kami tindak tegas," ungkap Didi.
Setelah diderek, para pelanggar dikenakan sanksi tegas berupa denda. Langkah ini diakuinya cukup memberikan efek jera. Meski belum semuanya tertib di lapangan, namun sudah sangat jarang.
"Apalagi kami juga sering lakukan pengempesan ban bagi kendaraa yang sembarang parkir. Jadi kalaupun masih ada yang melanggar, warga sekarang sudah mulai berpikir dua kali kalau hendak parkir di sembarangan tempat," terangnya.
Selain dukungan fasilitas lanjut Didi, dukungan moril dan semangat yang diberikan pimpinan untuk menegakkan aturan juga menjadi motivasi dan energi tersendiri bagi pihaknya di lapangan.
"Intinya dukungan dari pimpinan itu menjadi hal yang sangat penting bagi kami dan segenap personel kami saat bertugas di lapangan," tegasnya.
Lantas bagaimana dengan efek dari tindak tegas penertiban parkir terhadappendapatan daerah dari retribusi parkir?
Diakui Didi, penertiban parkir memang berimbas pada pendapatan. Dalam artian ketika parkirnya tertib, maka dari sisi pendapatan pada retribusi parkir justru akan berkurang alias berbanding terbalik. Tapi baginya, hal itu tidak menjadi masalah.
"Kita tetap berupaya agar bisa mencapai target untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red) dari retribusi parkir. Yang terpenting di lapangan tetap tertib. Kita bisa berdayakan peran pihak swasta yang ada untuk memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir," pungkas Didi. (HER/KMF-SMR)
