SAMARINDA. KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Rutin Mingguan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (23/12/2024) siang. Rakor ini diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemkot Samarinda dan sejumlah instansi terkait lainnya. Di antaranya Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda Yuyum Puspitaningrum. Kemudian ada perwakilan Dandim 0901, Kajari, Dinas Perikanan, Disdag, Dinas Ketapangtani, Dinas Dishub, Dirut Varia Niaga, Perum Bulog Samarinda, Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Samarinda. Rakor berlangsung di Ruang Sembuyutan Lantai III, Balai Kota Samarinda
Rapat daring tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di tingkat nasional dan daerah.
Bima menyampaikan arahan dari Menko Divisi Pangan. Ia meminta kepala daerah kabupaten/kota untuk segera mengumpulkan data terkait lahan pertanian irigasi di masing-masing wilayah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah Tahun 2025.
Sementara Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widysanti juga memberikan laporan mengenai komoditas penyumbang inflasi tertinggi sepanjang tahun, yaitu emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, beras, dan minyak goreng. “Komoditas ini muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan sebanyak lima kali dalam 11 bulan terakhir,” jelasnya.
Amalia menambahkan bahwa secara nasional, harga bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras pada minggu ketiga Desember mengalami kenaikan yang memerlukan perhatian khusus, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sementara Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Wahyu Widada, M.Phil menyampaikan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dengan intensif melakukan pengecekan harga di lapangan serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan penjual.
“Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” tuturnya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir, MSi menekankan perlunya evaluasi terhadap impor bawang putih. Ia menyoroti harga bawang putih sepanjang tahun ini yang tidak pernah sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) dan kerap melampaui batas yang ditetapkan. Ia meminta agar manajemen impor diperbaiki dengan penentuan jumlah pasokan bulanan, daerah distribusi, serta sanksi tegas bagi pelaku yang tidak mematuhi perencanaan.
“Ini adalah kesempatan akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja impor bawang putih. Siapa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, maka harus mendapat tindakan tegas,” ungkapnya.
Rakor ini juga membahas mengenai arah kebijakan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 yang mencapai Rp139,4 triliun. Kebijakan ini meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, upaya pengendalian inflasi pemerintah kabuoaten/kota, memastikan stok beras Bulog aman, akses distribusi pasokan aman dan berjalan lancar, serta upaya stabilitas pasokan dan harga di daerah dalam menjelang Nataru.
Rapat ditutup dengan arahan agar seluruh masukan dan evaluasi yang telah disampaikan segera ditindaklanjuti demi mencegah permasalahan serupa di masa mendatang. Pemerintah berharap pengendalian inflasi dan harga kebutuhan pokok dapat dilakukan dengan baik dan cepat.
"Masukan-masukan dapat segera ditindaklanjuti. Harapannya masalah tidak berulang dan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, dan secepat-cepatnya,' pungkasnya. (VE/HER/KMF-SMR)
