SAMARINDA, KOMINFONEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (21/8/2023) pagi. Rakor berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, memimpin langsung Rakor yang diikuti oleh para pejabat dari kementerian serta lembaga terkait lainnya ini. Selain dari jajaran kementerian, lembaga dan pejabat pusat, Rakor juga diikuti oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota (Pemda, Pemkab/Pemkot) se-Indonesia via aplikasi Zoom.

Begitu pula dengan jajaran dinas di lingkup Pemkot Samarinda dan lembaga terkait, juga mengikuti Rakor dari ruang rapat Sembuyutan lantai III, gedung Balaikota Samarinda.

Rakor Inflasi yang memang rutin dilaksanakan pada hari Senin oleh Kemendagri, bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pergerakkan inflasi yang terjadi diberbagai daerah se-Indonesia.

Tito Karnavian mengatakan bahwa, dengan melaksanakan Rakor secara rutin, diharapkan mampu secara cepat dan tepat dalam mengambil langka-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang terjadi diberbagai daerah tersebut. Menjaga kestabilan ketersediaan stok dan harga, baik barang dan jasa tentu akan sangat meringankan beban masyarakat.

Tito juga mengharapkan kepada seluruh Pemda, Pemkab dan Pemkot untuk berperan aktif dalam menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos), baik bantuan tunai dan non tunai. Dana yang dapat dialokasikan dari APBD dan CSR. Pemerintah pusat pun akan terus menyalurkan bantuan dana kepada Pemda, Pemkab/Pemkot.

Menurut Tito, aktifnya bantuan dari Pemda, Pemkab/Pemkot setempat yang tidak hanya menunggu bantuan dana dari pusat, tentu akan berpengaruh baik dalam proses pengendalian inflasi dan meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat. Artinya Pemda, Pemkab/Pemkot setempat bisa memberikan Bansosnya, baik dana dari pusat sudah turun maupun sembil menunggu dana dari pusat dialokasikan.

Diakhir rapat, Tito juga menekankan kepada daerah-daerah yang mulai mengalami kekeringan, untuk segera melakukan upaya penanggulangan, jangan didiamkan. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat pasti akan memetakan dan segera membantu melakukan intervensi atau tindakan yang diperlukan dalam mengatasi kekeringan tersebut.

Untuk menghadapi kekeringan akibat El Nino, yang diperkirakan puncaknya pada bulan September tahun 2023 ini, Tito juga mengharapkan Pemda, Pemkab/Pemkot untuk aktif berusaha mengatasi. Melakukan modifikasi cuaca, tidak hanya menuggu dukungan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah juga dapat melakukan modifikasi cuaca, karena Kementerian Perhubungan sudah ada mendorong usaha swasta untuk melakukan modifikasi cuaca dan sudah masuk E-Katalog, jadi tidak perlu dilelang, dapat menggunakan Dana APBD" ujaar Tito.

Berikut ini, dapat dilihat data (Foto) perkembangan harga dan ketersediaan stok beberapa jenis bahan pokok, diminggu ke-3 bulan Agustus tahun 2023. (MAF/KMF-SMR)