SAMARINDA. KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Pinrang telah resmi membangun kerja sama dalam sektor pangan dan beberapa potensi lainnya.

Hal itu ditandainya dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun bersama Bupati Pinrang H Irwan Hamid S.Sos di Ruang Rapat Mangkupelas, Balaikota, Selasa (23/5/2023).

Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan Kota Samarinda saat ini konsen pada adanya arah kebijakan nasional tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) diantaranya kebijakan di sektor ekonomi dan industri, logistik dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, energi dan ketenagalistrikan, SDM dan ketenagakerjaan, Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Pertanian dan ketahanan pangan serta pengelolaan Sumber Daya Alam.

“Melihat letak dan kondisi geografis Samarinda, serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini, maka hubungan antara pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Kerjasama Pemerintah Daerah merupakan salah satu jawaban yang krusial dalam menjawab salah satu kebijakan tersebut,” ujar Andi Harun.

Oleh karena itu, sambung Andi Harun, pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian dan kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda, yakni salah satunya dengan cara mewujudkan kerja sama Jaringan Lintas Perkotaan, dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

Selain itu, terang dia, angka inflasi di kota Samarinda hingga sekarang ini masih terkendali. Tercatat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Harga Konsumen (IHK) Samarinda periode Januari 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 4,73 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Kaltim yang tercatat 4,90 persen dan Nasional 5,28 persen.

“Kota Samarinda jauh lebih stabil walaupun bukan sebagai daerah produsen, ketimbang kota Bandung yang notabenenya sebagai daerah produksi tapi mengalami inflasi yang cukup tinggi yakni sebesar 7,37 persen,” ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya pemerintah harus tetap waspada terhadap faktor pemicu inflasi naik melalui indikasi bahan pangan yang mengalami kenaikan harga, seperti beras, bawang, cabe rawit, ikan layang dan elpiji serta minyak goreng.

“Oleh karena itulah, saya berharap kesepakatan kerjasama dengan Kabupaten Pinrang ini akan mampu mengatasi ketersediaan bahan pangan yang sering memicu inflasi,” tandasnya. (FER/KMF-SMR)