SAMARINDA. KOMINFONEWS - Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun mengakui saat ini Samarinda mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1 persen setiap tahun. Kondisi ini tidak sebanding dengan luas lahan pertanian yang ada, khususnya di Kota Samarinda. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah cepat yakni dengan mengoptimalkan luas lahan pangan.
Salah satunya dengan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan ll Tahun 2021 dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Persetujuan Bersama DPRD Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda terhadap Raperda Menjadi Perda Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Jumat (11/6/2021) siang.
"Banyak penyababnya. Pertama lahan-lahan di Kota Samarinda sebagian besar milik perorangan. Yang kedua sebagian juga milik perusahaan, dan ketiga adalah jumlah produksi belum optimal dan dimaksimalkan," ungkap Wali Kota.
Orang nomor satu di Kota Samarinda ini juga mengatakan bahwa RPJMD ini merupakan dokumen politik yang nantinya menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang harus disusun secara komprehensif data-data dan informasi yang disajikan benar-benar valid dan harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Perencanaan sendiri memiliki kontribusi bertaraf maksimal dalam upaya membangun Kota Samarinda ke arah yang lebih baik.
"Langkah ke depan adalah pertama kita akan memproses lahan-lahan pertanian kita agar tidak semakin kecil dengan adanya Perda ini. Yang kedua kita akan melakukan langkah pendekatan dengan perusahaan agar tanah-tanah negara bisa kita manfaatkan serta ditambah luasan lahan pangan kita. Selanjutnya yang ketiga kita akan memanfaatkan teknologi pertanian sehingga nantinya bisa bernilai tambah untuk nilai produksi pangan kita," kata Wali Kota.
Selanjutnya yang tak kalah penting lanjut Wali Kota, Pemkot Samarinda akan bersinergi dengan daerah-daerah perbatasan seperti Kutai Kartanegara (Kukar) yang juga memiliki lahan yang cukup luas. Sehingga kerja sama antar daerah khususnya sektor pertanian dapat dioptimalkan.
"Insyaallah dengan berlakunya Perda ini, saya akan mengarahkan OPD teknis terkait untuk menggagas dan memprakarsai kerja sama antar daerah," pungkasnya. (BAR/HER/KMF-SMD)
