SAMARINDA. Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi menekankan
data menjadi hal yang sangat penting dalam mengatasi masalah – masalah sosial.
Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Forum Komunikasi
Pemangku Kepentingan Utama Dan Forum Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan di
Ruang Rapat Wali Kota Lantai 2 Balaikota Samarinda Rabu (17/3/2021).
“Saya sangat konsen di
data, karena itu data sangat penting harus update di antara kita internal Pemkot dulu sehingga tidak harus menunggu
dari pusat. Karena itu yang akan digunakan dalam program – program bantuan
sosial dan sebagainya termasuk juga Jaminan Kesehatan Nasional,” tegas Rusmadi.
Diharapkannya yang ada di pemerintahan tidak menomor duakan
data ini.
“Justru kalau sudah berhubungan dengan data, Kepala Dinas
atau OPD ini nanti yang bertanggung jawab. Karena tidak mungkin kalau ada
program tetapi tidak ada datanya. Sampai saat ini kita memang kurang memberikan
perhatian terhadap data,” kata mantan Sekprov Kaltim ini.
Menurutnya lagi program kerja yang sudah dijalankanpun pada
nantinya juga akan diukur dengan data.
“Tanpa verifikasi dan validasi sampai di tingkat mikro,
tingkat RT, Wali Kota tidak yakin data itu bisa valid dan update. Dan bila kita
tidak mempunyai data yang tidak valid sampai kapanpun akan selalu menjadi
masalah. Kalau data ini clear berapa masyarakat yang perlu dibantu sehingga
bisa semakin kecil kasus – kasus selisih data ini,” ungkap Rusmadi.
Pemkot Samarinda sendiri punya kebijakan yang seperti yang
diilustrasikan oleh Kepala BPJS Cabang Samarinda Mangisi Raja terkait dengan Program
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat atau disebut PRO-BEBAYA dengan alokasi dana
Rp. 100-300 Juta per RT di Kota Samarinda.
“Simulasinya andai 1 RT minim 5 KK yang ditanggung pemerintah
karena benar – benar tidak mampu. Memang kami ini baru dilantik sehingga
anggaran tersebut belum teranggarkan di APBD. Tetapi Insya Allah di tahun 2022
ini adalah program yang akan kita jalankan. Perlu saya sampaikan secara singkat
Pro Bebaya ini yang di dalamnya
ada unsur kesehatan. Warga perlu mendapat perhatian secara rill dari pemerintah, jadi pemerintah harus hadir
langsung di sana hingga tingkat
masyarakat mikro,” katanya.
Dikatakannya semangat kegotong royongan itu bukan saja sosial mau berbagi atau mau membantu
saudaranya dalam kesusahan. “Bapak Andi Harun bersama saya mempunyai program
memberikan perhatian kepada warga yang tidak mampu dan pemerintah memang harus
hadir,” tuturnya.
Dijelaskan fasilitas kesehatan tingkat I maupun rujukan
layanan pemerintah kota bisa mengambil hikmah dari Pandemi Covid-19 ini bisa
dijadikan momentum untuk bangkit dan belajar.
“Momentum Covid-19 ini bisa dijadikan fasilitas kesehatan
kita supaya jangan ragu untuk belajar terutama urusan kesehatan. Apalagi kita
bisa pertanggung jawabkan layanan medis sistemnya. Untuk menindak lanjuti beberapa kasus seperti tidak
mempunyai kartu keanggotaan BPJS, yang penting dilayani dulu, jangan sampai
ditolak. Syukur – syukur kalau semua rumah sakit swasta di Kota Samarinda bisa melayani seperti
itu. Keumatan dan keselamatan menjadi hal yang utama, sebenarnya Pemkot ini mau
membantu terus, tetapi kan ada prosedur juga administrasinya,” imbuhnya.
Oleh sebab itu promosi kesehatan menjadi sangat penting
bagaimana cara hidup bersih dan sehat.
“Dalam program 100 hari kerja ini kegiatan kita mengarah
preventif seperti sampah, PKL, parkir yang kita benahi. Karena kita membangun
kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat kuncinya adalah disiplin,”
tutup Rusmadi pada kesimpulan rapat. (BAY/DON/KMF-SMD)
