SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, mengikuti secara daring acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan (IIP) 2024 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis (24/04/2025).

Kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi KPK RI ini diikuti Wawali dari ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda. Turut mendampingi, perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Inspektorat, BAPPERIDA, BPKAD, Disdikbud, BKPSDM, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Peluncuran IIP 2024 diawali dengan pidato peluncuran oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, yang menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk karakter generasi masa depan yang berintegritas. Ia menyampaikan bahwa peluncuran IIP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, khususnya Pasal 7 yang memberi kewenangan kepada KPK untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di seluruh jejaring pendidikan nasional.

Sebelumnya sejumlah tokoh nasional terlebih dahulu menyampaikan keynote speech dalam agenda ini. Di antaranya: Nasaruddin Umar (Menteri Agama), Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), Brian Yuliarto (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) yang disampaikan oleh Wakil Menteri Stella Christie, Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, dan Hetifah Sjaifudian (Ketua Komisi X DPR RI).

SPI Pendidikan sendiri merupakan instrumen utama yang digunakan KPK untuk memetakan potensi risiko korupsi di lingkungan pendidikan dan mengevaluasi budaya integritas yang berkembang di sekolah maupun perguruan tinggi. Pada tahun 2024, survei ini telah menjangkau lebih dari 36.000 satuan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri.

Peluncuran IIP 2024 dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan kementerian/lembaga terkait. Penandatanganan ini menjadi simbol kuat sinergi nasional dalam upaya membumikan pendidikan antikorupsi, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pendidikan nasional.

Ke depan, KPK akan melaksanakan Sosialisasi Hasil SPI Pendidikan 2024 secara daring melalui Zoom, yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juni 2025. Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan hasil pengukuran serta menyusun rencana tindak lanjut bersama pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

SPI Pendidikan bukan sekadar angka dan grafik. Ia menjadi cermin yang memantulkan nilai-nilai integritas di dunia pendidikan. Meski pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi data hingga tabu membicarakan kejujuran, komitmen yang terbangun melalui acara ini menunjukkan bahwa Indonesia tak sekadar ingin mencetak generasi pintar, tapi juga membentuk manusia yang jujur. (ASYA/KMF-SMR)