TOP NEWS

Top

Rusmadi Ikuti Rakor Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023

Rusmadi Ikuti Rakor Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023

SAMARINDA, KOMINFONEWS- Wakil Wali Kota Dr H Rusmadi Wongso mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakor Wasin) Tahun 2023 yang mengusung tema "Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi" pada Rabu (14/06/2023) pagi.

Kegiatan diselenggarakan di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat dan diikuti secara online (via Zoom Meeting) oleh Pemerintah Kota Samarinda dari Command Center Diskominfo. Wawali didampingi Kepala Inspektorat dan Irban, Kepala Bapenda, Kepala PBKAD, Kepala Bappedalitbang, Kabag BPBJ, Kabag Adbang, Kabag Tapem, dan Kabag Ekonomi.  

Acara dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh. Hadir juga Mensesneg Pratikno, Ketua KPK Firli Bahuri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.


Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan akan pentingnya pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP demi menjaga efektifitas dan produktifitas anggaran baik dalam APBN maupun APBD. 

Jokowi sangat menekankan soal penggunaan anggaran yang seharusnya lebih besar menyentuh substansi program. Dia mencontohkan adanya anggaran di beberapa APBD yang ternyata 70 persennya malah habis untuk kegiatan yang tidak langsung menyangkut proyek, tapi malah digunakan seperti biaya perjalanan dinas dan koordinasi-koordinasi, sementara yang benar-benar untuk pelaksanaan proyek nya hanya sekitar 20 persen lebih.  


Sistem penganggaran seperti ini menurut orang nomor satu di Indonesia ini jelas sangat tidak produktif. Karena semestinya mayoritas dana yang sudah dianggarkan adalah benar-benar buat kegiatan yang utama. 

Untuk itu Presiden memerintahkan agar BPKP bisa bekerja dengan baik dalam melakukan pemeriksaan dengan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Menurut dia seberapapun anggaran yang disusun dalam APBD dan APBN harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia. (ASYA/KMF-SMR)