SAMARINDA.KOMINFONEWS-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui satgas sapu bersih pungli Inspektorat Samarinda menggelar sosialisasi pencegahan pungli sistem penerimaan murid baru (SPMB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Pemkot.

Sedikitnya ada sebanyak 280 peserta yang merupakan perwakilan Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP se Kota Samarinda mengikuti sosialisasi tadi yang berlangsung di Gedung Bapperida Samarinda komplek perkantoran Balai Kota pada Senin 2 Juni 2025 pagi.

Plt Kepala Inspektorat Samarinda Drs Muklis dalam laporannya menyampaikan, jika sosialisasi digelar bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam proses penerimaan siswa baru. Oleh itu sambung dia, dalam sosialisasi tersebut ditujukan kepada para kepala sekolah, pengawas dan juga ketua komite sekolah.

“Sosialisasi ini kita laksanakan selama dua hari terhitung mulai hari ini dan besok, dengan peserta kita bagi dua. Di mana untuk hari pertama kita fokuskan kepada perwakilan Kepala Sekolah dari jajaran SD dan hari kedua perwakilan Kepala Sekolah SMP,”sebutnya.

Sementara, Wakapolresta Samarinda AKBP Heri Rusyaman yang didapuk membuka kegiatan tersebut dalam arahannya menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses penerimaan murid baru.

Maka dari itu, menurut dia pentingnya pencegahan sejak dini lewat sosialisi tadi agar sekolah terhindar dari praktik pungli.

“Apalagi saat ini pak Wali Kota sangat konsen untuk pencegahan terhadap tindak pungli, sehingga kami dari tim Saber Pungli Polresta yang memiliki tugas sebagai pengawasan siap membantu dan mendukung langkah ini,”tuturnya.

Apalagi tambah dia, dengan kemajuan era digitalisasi saat ini, dimana Media sosial tidak hanya menjadi platform untuk berinteraksi secara sosial, tetapi saat sekarang juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang memegang peranan krusial dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintahan.

“Jadi harus hati-hati, sekarang pengawasan dan kontrol juga sangat ketat oleh masyarakat, karena netizen juga bisa bersuara lewat medsos apabila terjadinya perilaku menyimpang di kinerja pemerintah,”ingatnya.

Maka ia berharap, sosialisasi tersebut intinya bisa memberikan komitmen dan integritas kepada penyelenggara pendidikan agar bisa menjaga amanah dalam jabatan yang diemban.(CHA/KMF-SMR)