SAMARINDA, KOMINFONEWS- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar lebih berhati-hati menghadapi tantangan kenaikan tingkat inflasi. Pasalnya, berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2023, tingkat inflasi year on year (yoy) bulan November 2023 naik menjadi 2,86 persen, melampaui angka 2,56 persen pada bulan Oktober 2023.
Ketika memimpinan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (04/12/2023), Mendagri menjelaskan bahwa situasi perekonomian global yang tengah melamban turut berpengaruh. Menurut data dari www.tradingeconomics.com per 3 Desember 2023, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia menempati peringkat 45 dari 185 negara, sementara tingkat inflasi global menempatkan Indonesia pada peringkat 138 dengan angka 2,86 persen.
"Tingkat pertumbuhan ekonomi yang kecil lebih dihargai, tetapi perlu waspada terhadap tingkat inflasi yang tinggi atau rendah karena hal tersebut dapat mempengaruhi ekonomi kita," ujarnya.
Meskipun posisi Indonesia dalam kelompok G20 tidak terlalu buruk, yaitu berada pada peringkat 18 dari 24 negara, Mendagri meminta para kepala daerah, terutama penjabat (Pj.) kepala daerah, untuk memperhatikan kenaikan harga barang/jasa. Belakangan ini, angka inflasi di berbagai daerah cenderung meningkat selama tiga bulan terakhir.
"Inflasi meningkat bervariasi di setiap daerah, dengan beberapa daerah mencatat tingkat tinggi dan lainnya rendah. Evaluasi kinerja Pj. kepala daerah juga dipertimbangkan berdasarkan data inflasi ini, termasuk data BPS," tambahnya.
Selain itu, Mendagri turut membeberkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi per 1 Desember 2023, di antaranya Lampung, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Riau, dan Jawa Timur. Sementara itu, kabupaten-kabupaten seperti Belitung, Sumenep, Merauke, Banggai, Buleleng, Sumba Timur, Mimika, Kotabaru, Sikka, dan Bungo, serta tingkat kota seperti Sibolga, Bandar Lampung, Gunungsitoli, Ternate, Kotamobagu, Jambi, Metro, Dumai, Tegal, dan Bogor juga turut dicatat.
"Catatan ini penting, terutama untuk daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah. Data lebih lengkap dapat dikonsultasikan dengan BPS di masing-masing daerah," pungkas Mendagri.
Sementara itu Asisten II Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sam Syaimun yang mengikuti rapat secara daring mengatakkan bahwa Wali Kota Dr H Andi Harun sudah memberikan arahan agar tim Pemerintah Kota Samarinda memperhatikan benar-benar perkembangan inflasi saat ini. Bahkan Wali kota mengatakan kepada para bawahannya agar jika memang dibutuhkan maka akan dilakukan operasi pasar guna melakukan intervensi dalam rangka mengatasi inflasi.
Namun berdasarkan hasil rapat, tampak bahwa inflasi di kota Samarinda bisa dibilang masih terkendali dengan baik. Hal ini tentu berkat kerja keras pemerintah dan berbagai pihak terkait yang benar-benar serius memikirkan perekonomian masyarakat kota Pusat Peradaban ini.
Sam Syaimun mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah melalui aplikasi zoom dari ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Samarinda didampingi berbagai OPD dan Lembaga yang terkait dengan permasalahan inflasi ini. (*/ASYA/KMF-SMR)
