SAMARINDA.KOMINFONEWS-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai berhasil mengendalikan inflasi pada bulan Februari 2023. Atas kerja bersama ini, Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun mendapat kesempatan untuk memaparkan kisi-kisi sukses dalam rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah se Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/3/2023) pagi secara virtual.

Dalam paparannya, Wali Kota Andi Harun menjelaskan keberhasilan kota Samarinda mengendalikan angka inflasi dibawah angka nasional yakni sebesar 4,91 persen untuk Year on Year (YoY) dan secara years to date (YTD) sebesar 0,40 persen bahkan hingga deflasi diangka -0,04 persen untuk Month On Mont (MOM) semua tadi menurutnya tak lepas kerja bersama dengan TNI, Polri dan juga kejaksaan dalam melakukan pengendalian inflasi di Kota Tepian.

“Bahkan angka Samarinda ini lebih rendah dari angka Inflasi Provinsi Kaltim sebesar 5,36 persen dan kota Balikpapan sebesar 5,96 persen,” aku Wali Kota.

Ia menguraikan, keberhasilan tersebut karena tak lepas kolaborasi dan sinergi yang kuat bersama Forkopimda dalam memantau perkembangan kebutuhan bahan pokok yang dapat bergejolak memicu angka inflasi. Karena menurut Andi Harun dalam mengendalikannya tadi Pemkot tidak mampu berkerja sendiri.

“Kami menyediakan anggaran khusus untuk berkoordinasi membahas masalah inflasi ini dalam memastikan keterjangkauan harga,” akunya lagi.

Karena apabila salah satu bahan pokok maupun pangan mengalami turbulensi harga, maka langkah yang diambil tim dengan segera melakukan operasi pasar murah.

Mengingat sambungnya, 80 persen bahan pokok dan penting (Bapokting) Samarinda rata-rata berasal dari luar daerah. Sehingga apabila salah satunya terjadi gejolak harga, maka penting untuk dilakukan operasi pasar.

“Contoh seperti beras yang bulan lalu mengalami gejolak harga, maka kami dari Pemerintah bekerjasama dengan Bulog langsung turun kelapangan membagikan 120 ton beras ke 59 Kelurahan untuk dilakukan operasi beras murah untuk warga. Ketika harga sudah mulai normal, maka kami kembali menarik diri dari pasar agar hukum ekonomi tetap berkesinambungan,” urai Wali Kota.

Termasuk juga menjaga ketersediaan pasokan pangan dalam menghadapi hari-hari besar nasional, pihaknya sudah jauh-jauh hari melakukan langkah urban farming atau budidaya pertanian seperti melakukan penanaman cabai diarea lahan seluas 10 hektare dan bawang merah dilahan 1 hektare. Sehingga ketika permintaan tinggi akan pangan maka Pemkot bisa mengatasinya dengan memperhitungkan masa panennya. 

“Juga untuk masalah transportasi kita telah melakukan kerjasama dengan 10 kabupaten kota di Kaltim untuk kelancarannya dalam meminimalkan risiko tingginya harga pangan tadi,” sebutnya.

Tak lupa dalam kesempatan itu, Wali Kota juga melaporkan jika dalam minggu ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda juga kembali melakukan operasi minyak goreng murah ke 59 Kelurahan dalam menghadapi bulan suci Ramadhan untuk mengintervensi harga minyak goreng di pasaran yang mulai bergejolak, selain menyediakan mobil inflasi dalam menyasar warga dipinggir kota untuk menjaga harga pangan agar tetap stabil.

Sementara, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) M Tito Carnavian mengapresiasikan langka Pemkot Samarinda yang mampu mengendalikan angka inflasi di daerahnya.  

“Kata kuncinya yang disampaikan pak Wali Kota tadi adalah sinergi, ini penting. walaupun mudah diucapkan tapi pada praktiknya tidak semua kabupaten kota bisa melakukannya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya untuk tim dari Pemkot Samarinda,” kata Tito.

Mantan Kapolri ini juga menambahkan, walaupun Samarinda bukan daerah penghasil pangan, tapi pemkot menurutnya mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan pangan dengan langka-langka strategis yang dilakukan pemerintah.

“Salah satunya dengan melakukan intervensi harga ketika harga kebutuhan mulai naik di pasaran tentunya dengan melibatkan anggaran APBD. Sehingga akhirnya harga dapat terjangkau kembali di masyarakat,” kata Tito.

Sebelumnya, Tito juga menyebutkan selain Kota Samarinda yang mampu mengendalikan angka inflasi dibawah angka nasional sebesar 5,47 persen, ia juga menyebutkan dua daerah lain yakni, Provinsi Sumatra Selatan dengan angka inflasinya sebesar 5,43 persen dan Kabupaten Mimika sebesar 5,37 persen. (CHA/KMF-SMD)