SAMARINDA.KOMINFONEWS-Dinamika inflasi terus dimitigasi agar tak mengalami lonjakan. Senin (27/2/2023) pagi Pemkot Samarinda pun kembali menggelar rapat pembahasan teknisny untuk merumuskan pengendaliannya. Rapat yang berlangsung di gedung Balai Kota ini melibatkan unsur Forkopimda dan dipimpin langsung Waki Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi.

Wawali Rusmadi mengatakan, saat ini perlu rumusan aksi untuk penguatan sistem intervensi bahan pokok. Khususnya kata dia kepada 23 komoditas yang rentan menjadi pemicu angka inflasi.

“Karena arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah jelas, tugas kita di daerah untuk mengendalikan dan menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang saat sekarang menjadi pemicu inflasi, seperti Beras, Cabai Merah, Minyak Goreng dan Bawang Merah,” kata Wawali.

Caranya urai dia, dengan berpedoman pada ‘4 K’ yang perlu untuk diperhatikan. Dimana K pertama sebut Wawali Ketersediaan pasokan pangan, disini menurut dia pemerintah melalui OPD terkait harus bisa memastikan pasokan bahan pangan terjamin aman ketersediaannya melalui kerjasama bisnis to bisnis dengan daerah penghasil.

Kedua, Keterjangkauan harga. Caranya dengan melakukan subsidi ongkos angkut terhadap barang-barang yang rentan bergejolak harga karena permintaan yang tinggi, selain rutin untuk melakukan operasi pasar.

“Ketiga Kelancaran distribusi, Disini Dinas Perhubungan harus bisa memastikan transportasi pengantar barang kebutuhan pokok yang masuk ke Samarinda aman termasuk perkembangan cuacanya. Dan terakhir Komunikasi yang efektif, Dinas Perdagangan harus rajin men-up date terhadap perkembangan harga kebutuhan pangan dan pokok di pasaran ,” ungkapnya.

Selain ia menginginkan, masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Samarinda bisa menyampaikan program aksi yang tak hanya dibiayai oleh APBD saja melainkan juga kerjasama dengan distributor.

Ia minta pekan depan program rencana aksi tadi bisa dilaporkan, agar Bagian Ekonomi di Sekretariat Kota Samarinda bisa merumuskan program tersebut dengan mengkompilasikan dengan dinas lain. 

“Seperti program aksi Operasi pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan setiap Minggu pertama dan Minggu ketiga setiap bulan melalui mobil inflasinya di 22 Kelurahan, serta rencana operasi pasar ikan murah yang digelar di pasar tradisional Segiri dan pasar Pagi. Belum lagi operasi pasar pangan di 10 Kecamatan tanggal 7 Maret  juga perlu untuk dilaporkan agar bisa dikombinasikan dengan OPD lain “ pintanya.

Sebelumnya, dihari yang sama melalui virtual, rapat pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri RI bersama kepala daerah se Indonesia, Menteri Muhamad Tito Carnavian mengatakan agar Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten bisa mengidentifikasi masalah daerahnya masing-masing terkait bergejolaknya masalah harga pangan dan pokok.

Ia juga meminta Gubernur, bisa membantu kabupaten maupun kota yang angka inflasinya masih tinggi. Bantuan tadi bisa berupa keuangan maupun kebijakan.

“Dan Kabupaten-Kota yang bisa menekan angka inflasinya selama tiga bulan berturut-turut juga harus diberikan rewards oleh Pemprov. Jujur sampai hari ini saya masih menemukann provinsi yg belum menggelar rapat atau pertemuan dengan Kabupaten -kota untuk membahas pengendalian inflasi di daerahnya. Padahal masalah inflasi ini berkaitan dengan perut rakyat,” kata Tito pagi itu. (CHA-KMF.SMR)