SAMARINDA, KOMINFONEWS – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) rutin terkait pengendalian inflasi daerah, Senin (05/05/2025) pagi. Seperti biasa, kegiatan ini diawali dengan mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tingkat nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring melalui Zoom, langsung dari ruang rapat Sembuyutan, lantai III Balai Kota Samarinda.
Rakor nasional tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, M.Si. Dalam kesempatan itu, sejumlah pemerintah daerah yang mengalami inflasi cukup tinggi diajak berdialog untuk membahas penyebab serta langkah-langkah yang telah ditempuh guna menekan laju inflasi.
Secara nasional, inflasi April 2025 tercatat meningkat, dengan penyumbang tertinggi berasal dari tarif dasar listrik yang kembali normal usai masa subsidi berakhir. Disusul oleh komoditas emas perhiasan yang terdampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Posisi ketiga ditempati kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama pada komoditas bawang merah, cabai merah, bawang putih, tomat, dan jeruk.
Tomsi Tohir menyoroti harga minyak goreng yang masih tinggi, meski beberapa komoditas seperti beras, gula, dan cabai sudah menunjukkan penurunan harga. Ia mengingatkan seluruh pihak, baik pusat maupun daerah, agar terus memperkuat sinergi, turun langsung ke lapangan, serta sigap mencari solusi atas berbagai permasalahan di lapangan.
Usai rakor nasional, TPID Samarinda melanjutkan rakor tingkat kota yang dipimpin Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, M.H.
Dalam rakor tersebut, Yuyum mengungkapkan sejumlah komoditas yang memicu inflasi di Samarinda, antara lain tomat, kangkung, bawang merah, bayam, dan cabai rawit. Dari sektor perikanan, komoditas yang turut menyumbang inflasi meliputi ikan tongkol, layang, gabus, kembung, serta udang basah. Minyak goreng juga masih menjadi faktor pendorong inflasi lokal.
Untuk komoditas ikan, tantangan terbesar saat ini adalah distribusi dari daerah pemasok yang terganggu. Salah satunya akibat putusnya jalan penghubung antara Samarinda dan Berau. Selain itu, pasokan BBM untuk kapal nelayan juga terbatas.
Berdasarkan data terbaru, inflasi di Samarinda pada April 2025 tercatat sebesar 1,08 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 1,95 persen.
Menutup rakor, Yuyum menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID Samarinda atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Ia berharap kerja sama tersebut terus terjaga demi menjaga stabilitas harga di Kota Samarinda. (MAF/KMF-SMR)
