SAMARINDA. KOMINFONEWS - Persoalan radikalisme dan separatisme menjadi pokok bahasan serius pada kegiatan pembinaan komunikasi sosial cegah tangkal radikalisme atau separatisme Tahun 2021, Selasa (15/6/2021) pagi. Kegiatan bertajuk 'Meneguhkan Toleransi, Mencegah Radikalisme Separatisme' itu berlangsung di Aula Wira Yudha Makorem 091/ASN Samarinda.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) juga terlihat turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Erham Yusuf, Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono, serta mantan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.
Danrem 091/ASN Samarinda Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro dalam sambutannya mengatakan masyarakat tak boleh acuh tak acuh terhadap radikalisme dan separatisme. Karena ini merupakan paham yang merusak negara dan ketenteraman publik serta membahayakan hak asasi manusia.
Sebaliknya, masyarakat justru harus berperan aktif dalam pencegahan radikalisme. Dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga, RT, RW, kelurahan dan kecamatan.
"Paling tidak kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kalau kita melihat hal-hal yang mencurigakan, tentunya sebagai warga negara, kita harus melapor kepada RT atau lapor kepada polisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting kita ada kemauan untuk berbuat yang terbaik dalam hal mencegah aksi maupun mencegah masuknya paham radikalisme,” tandasnya.
Seiring berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat, ia juga berpesan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta generasi muda agar bisa bangkit melakukan kreativitas dan berinovasi terhadap hal-hal yang positif.
"Penanggulangan radikalisme tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan pemahaman terhadap UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika agar lebih efektif," katanya.
Sementara Ketua Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) Kaltim H Asmuni Alie selaku narasumber mengatakan walaupun sekarang memang banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun di Indonesia pada prinsip dan dasarnya radikalisme bukan ajaran agama manapun.
"Karena itu, mari kita tanamkan prinsip-prinsip kerukunan bagi masyarakat kita, dengan memelihara kerukunan antar umat beragama, ketertiban, dan ketenteraman. Terutama dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan bersama dengan aparatur pemerintah, mari menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kenyamanan bersama," pungkasnya. (BAR/HER/KMF-SMD)
