TOP NEWS

Top

TPID Kota Samarinda Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Minggu Kedua Bulan Maret 2025

TPID Kota Samarinda Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Minggu Kedua Bulan Maret 2025

SAMARINDA, KOMINFONEWS - Pemerintah Kota Samarinda bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Antisipasi Cuaca Ekstrem pada Periode Idul Fitri 1446 H. Rakor yang digelar dari Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri dan diikuti secara virtual oleh TPID Kota Samarinda dari ruang Sembuyutan lantai III Balai Kota Samarinda pada Senin (10/03/2025) dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam pertemuan ini, Mendagri menyoroti dampak bencana hidrometeorologi yang terus meningkat akibat perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem. Menyikapi paparan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tito menegaskan pentingnya langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi dampak bencana yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Negara harus hadir dalam setiap situasi krisis, terutama dalam jangka pendek. Kita harus memiliki prediksi yang akurat agar bisa melakukan antisipasi yang tepat dan menekan dampak seminimal mungkin,” ujar Tito.


Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya kesiapsiagaan, termasuk kemungkinan evakuasi warga yang terdampak. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan jangka panjang perlu diperkuat, seperti pengelolaan daerah tangkapan air, perbaikan sistem drainase, serta pembangunan bendungan guna mengurangi risiko banjir dan tanah longsor.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa sejak awal tahun hingga 10 Maret 2025, BNPB mencatat telah terjadi 614 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir yang terjadi sebanyak 421 kali, cuaca ekstrem 103 kali, serta tanah longsor sebanyak 58 kali.

“Angka ini hanya mencakup bencana yang memerlukan bantuan BNPB dengan status siaga atau tanggap darurat. Sedangkan bencana skala kecil yang dapat ditangani pemerintah daerah belum termasuk dalam data ini,” jelas Suharyanto.


Untuk menghadapi potensi bencana selama Ramadan dan Idul Fitri, BNPB telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Indonesia. Edaran ini berisi panduan kesiapsiagaan, termasuk mitigasi banjir dan tanah longsor berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam paparannya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan prediksi curah hujan untuk periode Maret-Mei 2025. Menurutnya, wilayah pesisir barat Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan diprediksi akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di bulan Maret. Sedangkan pada April dan Mei, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berada pada kategori menengah hingga rendah, dengan beberapa daerah tetap mengalami curah hujan tinggi.

Dwikorita mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk aplikasi mobile Info BMKG, situs web resmi, serta call center 196. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur pengendalian banjir serta langkah-langkah evakuasi bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.


Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan tinjauan inflasi hingga pekan pertama Maret 2025, pola inflasi saat Ramadan dan Idul Fitri cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Komponen harga bergejolak, terutama bahan pangan, berkontribusi besar terhadap kenaikan inflasi pada periode ini.

Amalia mencatat bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi secara bulanan pada Februari 2025. Namun, secara tahunan tetap menunjukkan inflasi, terutama akibat fluktuasi harga komoditas seperti daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Pada awal Maret 2025, 33 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara empat provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tetap stabil.

Dengan semakin dekatnya bulan Ramadan dan Idul Fitri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan stabilitas harga serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem. (ASYA/KMF-SMR)