SAMARINDA,KOMINFONEWS - Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Samarinda sukses menggelar High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Mangkupelas, Lantai II Balai Kota, pada Selasa (10/12/2024) pagi. Pertemuan ini bertujuan membahas langkah-langkah strategis dan sinkronisasi program pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Acara yang dibuka langsung oleh Wali Kota Samarinda, H. Andi Harun, turut dihadiri oleh Asisten II H. Marnabas, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi, SE, MM, Deputi II Perwakilan Bank Indonesia Bayu Adi Hardianto, serta sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Kepala Dinas Perikanan,

kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas perindustrian, UMKM dan koperasi, Kepala Dinas KETAPANG, kabag. Kerjasama setkot Samarinda, kepala Kesbangpol, Dandim 0901, Kepala BPS, Kepala KPPN, dan perwakilan instansi terkait seperti Bulog, BMKG, Polresta, dan BBPOM.

Dalam sambutannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi secara konseptual tidak banyak bergeser cenderung pertumbuhan ekonomi nasional mengalami terkoreksi, dari 5,11% di awal tahun menjadi 4,9%.

Oleh karena itu, empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pemerintah daerah harus mempersiapkan anggaran cadangan sewaktu-waktu dibutuhkan, memastikan ketersediaan pasokan di lapangan, dan mengantisipasi fluktuasi harga dengan operasi pasar, bazar atau pasar murah serta kolaborasi dan sinergi pihak-pihak terkait,” ujar H. Andi Harun.

Asisten II, H. Marnabas, Marnabas menyampaikan bahwa setiap instansi pemerintah terkait harus mampu menciptakan inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Inovasi tersebut dirancang untuk memberikan solusi atas masalah spesifik yang dihadapi masyarakat dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. "kita dorong semua instansi pemerintah daerah memiliki inovasi unggulan agar Samarinda bisa meraih TPID Award di masa mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi II Perwakilan BI Kalimantan Timur, Bayu Adi Hardianto, mengajukan rekomendasi untuk Roadmap TPID Samarinda 2025-2027. “Aspek 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif menjadi fokus utama dalam menyusun strategi pengendalian inflasi,” tuturnya.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, juga memberikan perhatian pada keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG. “Kami harap pemerintah dapat menambah anggaran untuk operasi pasar dan memastikan pendistribusian LPG serta beras tepat sasaran demi menjaga stabilitas inflasi,” ungkapnya.

Tak itu saja, membahas berbagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan senantiasa memastikan ketersediaan pasokan.

Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Kolaborasi  dan sinergi dalam rangka stabilitas harga dan persediaan pasokan adalah kunci untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa pemerintah Daerah perlu memperhatikan antara pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi sama pentingnya dan metodologi di lapangan harus bagus" tambahnya

Ia mengucapkan terima kasih kepada Bulog telah cukup membantu dalam memanfatkan beras cadangan pemerintah. Meminta semua dinas terkait dapat berkontribusi antara Kodim dan pemerintah kota memberikan kontribusi dalam  menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi sesuatu harus paralel dan harus dijaga bersama" tutupnya.(VE/KMF-SMR)