SAMARINDA. Mencegah upaya penyebaran Covid-19  Walikota Samarinda, Syaharie Jaang beserta Tim Gugus Covid-19 menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 melalui  virtual online, Sabtu (26/09/2020).

Data kasus dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat ada penambahan sebanyak 208 kasus positif, angka meninggal dunia sebanyak 90 orang dan angka ini sudah menjadi sorotan Pemerintah Pusat.

Terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (Crisis Center) di lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah, dalam hal ditemukan atau mendapat informasi adanya Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Hari ini saya minta untuk kebaikan bersama jangan ada disembunyi-sembunyikan, harus terbuka apabila ada pegawai ASN kita yang terpapar Covid-19,” tegas Jaang.

Jaang meminta kepada Tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk mendata ulang Tim Tenaga Kesehatan, serta menanyakan ruangan isolasi yang ada di Kota Samarinda.

“Dengan kondisi yang tidak memungkinkan sekarang saya minta untuk menghitung kembali tenaga medis kita, menghitung lagi ruangan kita masih ada kosong atau tidak,” ungkap Jaang.

Sementara Sekda Kota Samarinda, Sugeng Charuddin mengungkapkan tindak lanjut Surat Edaran dari MENPAN-RB yang menjadi perhatian utama, pertama adalah menjaga ASN atau pejabat yang terpapar Covid-19 harus diminimalisir. Kedua, kondisi peningkatan positif yang ada di Kota Samarinda.

“Saya mohon kepada seluruh pejabat, kita ini Aparatur Sipil Negara seharusnya kita ini memberikan contoh kepada masyarakat. Masyarakat juga jangan membuat acara yang mengundang banyak orang dan berkumpul  dengan banyak orang. Jangan sampai nantinya ke depan petugas kesehatan kita berguguran satu persatu, kita tidak mau itu terjadi. Di perwali nomor 43 sudah jelas,” kata Sugeng.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aji Syarif Hidayatullah juga memberi masukan dalam rapat tersebut, yang pertama terkait pengumuman seseorang terkonfirmasi positif menurutnya itu sangatlah lambat. Hal itu yang seharusnya diperbaiki ke depannya. Kedua tentang penerima Bantuan Sosial.

“Yang pertama banyak pejabat di lingkungan Pemkot, Lurah dan masyarakat yang telah meninggal dunia seharusnya mereka juga mendapatkan santunan. Yang kedua untuk teman-teman atau masyarakat kita yang di isolasi di RS A Wahab Syaranie, sampai ada pesan whatsapp-nya ke saya, dia minta tolong istrinya di rumah agar dibelikan beras. Saya sudah bantu istrinya saya transferkan untuk ke depan bantuan tersebut harus juga mengarah pasien yang terisolasi agar keluarganya dapat perhatian dari kita,” kata Dayat, akrab Aji disapa.

Terkait dengan Bantuan Sosial berupa sembako dan uang tunai, Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia dan Kepala PT Pos Samarinda pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Samarinda ada sebanyak 1.665 yang akan menerima sembako dan sebanyak 12.000 yang akan menerima uang tunai.

Sugeng meminta kepada PT Pos untuk mengubah regulasi yang tadinya memberikan secara tunai kepada masyarakat ke depan non tunai. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan tidak mengundang banyak orang.

“Saya minta kepada PT Pos untuk mengubah regulasi, kalau memang mau diberikan tunai kepada masyarakat antarkanlah ke rumah-rumah atau kalau tidak mau repot ubah sistemnya yang tadinya tunai menjadi non tunai. Percuma kalau kita mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul, tapi kita sendiri yang membuat masyarakat berkumpul,” tegas Sekda. (bar/don/kmf-smd)