SAMARINDA, KOMINFONEWS — Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar setiap pekan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali dilaksanakan. Rakor berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/06/2025) pagi.

Memasuki pekan kedua bulan Juni 2025, pantauan terhadap harga-harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil, tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan pekan sebelumnya. Secara nasional, tingkat inflasi tercatat bertahan di angka 1,6 persen. Namun, produk Minyakita dan beras masih menjadi perhatian di beberapa wilayah karena adanya kenaikan harga yang cukup signifikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga tersebut, pemerintah daerah (Pemda) setempat diimbau segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), agar langkah-langkah pengendalian dapat segera dilakukan.

Seperti biasanya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda turut mengikuti rakor ini secara virtual dari ruang Command Center, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda. Hadir dalam rakor tersebut Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., bersama sejumlah pejabat terkait.

Usai mengikuti rakor nasional, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Isfihani, M.M., langsung memimpin rapat internal. Ia didampingi oleh Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkot Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, M.H.

Dalam rapat internal tersebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh TPID Kota Samarinda, memang terdapat kenaikan harga pada komoditas beras dan Minyakita. Namun, khusus di Kota Samarinda, kenaikan harga tersebut masih berada dalam batas wajar dan tidak terlalu jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, menurut Isfihani, kondisi ini tetap perlu diantisipasi agar tidak berujung pada kenaikan harga yang terus berlanjut. Untuk itu, ia mendorong instansi terkait agar segera menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat melalui lembaga atau badan yang berwenang. (MAF/KMF-SMR)