SAMARINDA, KOMINFONEWS- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengadakan Webinar "Pemberdayaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Guna Mensukseskan Penyelanggaraan Pemilu 2024 Yang Aman dan Damai", Jum'at (03/03/2023). 

Acara seminar ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting, diikuti oleh seluruh Dinas terkait dan organisasi sosial politik dari berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya dari  Kesbangpol, Bappedalitbang, Diskominfo, Forkopimda, Partai Politik, bahkan sekolah-sekolah (lembaga pendidikan). Tak ketinggalan dari Diskominfo Kota Samarinda turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, diwakili oleh Pranata Humas Abdillah Syafei.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar melalui Webinar menyampaikan ajakan kepada seluruh  penyelenggara pemilu untuk bersinergi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) demi mensukseskan Pemilu 2024.

Menurut Bahtiar FPK merupakan forum yang akan menciptakan suasana yang sejuk dalam perhelatan pemilu 2024. Mengingat bahwa pemilu merupakan ajang kontestasi tempat bertarungnya pemikiran dengan berbagai macam latar belakang. 

Bahtiar mengkhawatirkan adanya upaya sebagian kelompok mengeraskan persoalan kebangsaan menyangkut soal etnik dan ras guna mendapatkan dukungan politik. Secara ilmiah ujarnya boleh-boleh saja, namun jangan sampai upaya itu lalu merusak kebangsaan kita. 

"Ada batas etis, batas logis, dan hukum yang harus dipatuhi siapapun para aktor politik dalam membangun citra diri dan membangun dukungan,” ujar Bahtiar. Ada rambu-rambu yang sudah diatur baik norma kehidupan bermasyarakat maupun dalam hukum positif termasuk hukum pemilu sendiri.

Oleh sebab itu, Dia mendorong penyelenggara pemilu untuk berkomunikasi dengan FPK guna menghindari dan mengatisipasi hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi tersebut.

“Saya selaku Ditjen Polpum Kemendagri mendorong betul bagaimana rekan penyelenggara pemilu baik pemda dan pemangku kepentingan lainnya mulai hari ini silakan silaturahmi, berkomunikasi, dan mulai mengajak bicara FPK. Ini seluruhnya ada di daerah,” tuturnya.

Kehadiran FPK sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang sangat rentan terhadap konflik. Perlu pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu benturan. Sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar.

Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidkan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.

Ada beberapa tugas FPK: Pertama, menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan. Kedua, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan. Dan Keempat, merumuskan rekomendasi kepada penanggung jawab FPK diwilayahnya.

Keanggotakaan FPK sendiri terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat. Jumlah anggota FPK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

FPK dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menubuhkan, memantapan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. 

Posisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan, dan sumber kekayaan alam yang potensial, selain sebagai rahmat juga berpotensi mengundang sejumlah kerawanan dan ancaman. Kondisi ini memposisikan Indonesia menjadi ladang perebutan pengaruh negara negara besar dengan segala cara, salah satunya dengan memanfaatkan segala aspek berbangsa dan bernegara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Hal ini sudah menjadi ancaman nyata bagi NKRI.

Agar NKRI tetap utuh, bangsa Indonesia harus memiliki daya tahan dan daya tangkal untuk menghadapi segala persoalan, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Imunitas bangsa ini, diwujudkan melalui pemahanan dan penerapa nilai nilai luhur bangsa oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

Memahami dan menerapkan nilai nilai luhur bangsa yang diimplementasikan melalui menghormati perbedaan, semangat untuk bersatu, rela berkorban dan pantang menyerah serta adanya harga diri dan jiwa nasionalisme. 

Penduduk Indonesia terdiri berbagai macam suku, etnis, agama, bahasa yang berbeda dengan latar belakang dan golongan, tengah mengalami ujian berat akibat arus globalisasi yang mulai menggerus nilai nilai kebangsaan dan berganti dengan pola hidup yang individualistik dan mengagungkan kebebasan. Sehingga dengan adanya wesbinar ini tentunya diharapkan bisa menjadi salah satu ikhtiar yang efektif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*/ASYA/KMF-SMR)