SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun Selasa (16/3/2021) siang meresmikan Kampung Tangguh di Jalan Gunung Emas, RT 082 Kelurahan Loa Bakung, Sungai Kunjang. Menurut dia, Program Kampung Tangguh ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini. Pemkot Samarinda kata dia, terus konsisten dalam penanganan kasus Covid-19 hingga dampak yang ditimbulkan, termasuk dampak ekonomi.

"Tapi untuk menyukseskan semua program ini, tentu saja bukan hanya Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perlu dukungan dari segenap jajaran terkait hingga level terbawah. Saya sedang menyusun konsep agar mulai Wali Kota hingga jajaran terbawah bisa geraknya sama dan terkoordinir. Terutama dalam mendukung program 100 hari kerja Wali Kota. Dan tentu saja juga perlu dukungan dari segenap masyarakat luas," ujar Wali Kota didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Samarinda, Hj Rinda Wahyuni Andi Harun beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Camat dan Lurah setempat.

Ia lantas menyebut konsep Program Pembangunan Bersama dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Akronim yang diambil dari bahasa Kutai ini diartikan sebagai kerja bersama alias gotong royong sebagaimana yang diungkapkan Bung Karno dulu. Menurut dia, kota ini harus bisa dibangun bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan etnis, agama, maupun sejumlah latar belakang sosial lainnya.

"Camat dan Lurh harus hafal ini agar bisa disosialisasikan kepada warganya. Semangat kita untuk merekatkan persatuan, karena NKRI ini sudah final. Semua warga Samarinda warnanya jelas, Merah Putih," tegasnya.

Wali Kota juga berharap agar pembangunan di Samarinda bisa berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang hijau, bersih, dan sehat.

"PAD boleh saja meningkat, asalkan lingkungan kita tidak rusak dan harus tetap lestari," tegasnya.

Kemudian yang tidak kalah penting lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, adalah program Smart City Plus hingga ke level RT. Menurut dia, tuntutan kemajuan zaman mengharuskan semua warga untuk bisa mengikutinya agar tidak sampai tertinggal.

Kemudian ia juga menjelaskan soal program Rp100 - Rp300 juta per RT per tahun. Ia memastikan program tersebut pasti akan direalisasikan paling lambat di APBD Perubahan 2021 ini. Realisasinya, bisa dibagi menjadi 70 persen untuk realisasi program fisik, dan 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

"Yang perlu juga diingat, bahwa ini bukan program uang tunai atau cash money. Jadi Ketua RT tidak menyimpan uang. Tetapi dalam bentuk program. Jadi silakan dipikirkan dari sekarang untuk program kerja tiap RT buat diajukan di Musrenbang," tandasnya. (her/kmf-smd)