SAMARINDA. KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, Dr H Rusmadi memimpin rapat evaluasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) Kota Samarinda Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Balaikota Samarinda, Rabu (7/4/2021) siang. Rapat evaluasi ini dihadiri seluruh camat dan lurah se-Samarinda. Menurut Rusmadi, sukses tidaknya suatu kota itu bisa dilihat dari data jumlah orang miskin. Bila data orang miskin tidak berkurang atau bahkan terus naik, maka programnya bisa dibilang tidak berhasil. 

“Untuk itu, kita harus beri perhatian yang sangat serius terhadap keberadaan data. Bahkan kita tidak tahu di posisi mana melaksanakan program pembangunan bila kita tidak tahu data yang riil. Saya harus memberikan format kepada camat dan lurah seluruh Samarinda supaya verifikasi dan validasi berjalan dengan baik. Sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran, tidak perlu terjadi lagi di masa yang akan datang,” kata Rusmadi dalam sambutannya.

Dijelaskannya, program Pemkot Samarinda ke depannya mampu memberikan jaminan sosial kepada warganya yang perlu dilindungi seperti diberikan jaminan kesehatan, serta jaminan anak-anak sekolah. Tentu bahaya kalau tidak ada data yag valid. Kebijakan yang ditempuh Pemkot Samarinda adalah data riil di lapangan.

“Saya berikan apresiasi kepada seluruh camat dan lurah yang sudah bekerja keras untuk verifikasi dan validasi DTKS ini. Kita harus memiliki data yang akurat dan update. Ini sudah langkah awal yang baik, secara khusus setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red) harus punya tanggung jawab. Memang tidak ada OPD khusus, tetapi bila melihat tupoksinya ada di Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika, Red) untuk membantu menyusun data. Kemudian Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Red) berfungsi sebagai validasi datanya. Kemudian harus melibatkan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Red) duduk satu meja bersama camat dan lurah untuk bersama-sama. Sehingga bila di saat eksekusi dalam memberikan bantuan program-program yang terkait jaminan sosial, tidak lagi berbicara data lagi tetapi riil di lapangan. Jadi yang namanya data itu memang harus sampai final, tidak boleh digantung,” bebernya.

“Nanti bila data sudah valid, kita berjuang di  Kemensos (Kementerian Sosial, Red). Karena ini penting untuk yang mendapatkan bantuan. Sehingga nanti dari sana, bisa dipilah-pilah mana yang bisa mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan, Red), non tunai dan lain sebagainya. Sehingga tidak tumpang tindih lagi untuk warga yang memang perlu mendapatkan bantuan. Nanti kalau sudah valid, Bappeda akan menggunakan sebagai basis data karena itu untuk program-program penanggulangan sosial. Nanti ke depannya supaya diatur untuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Nanti akan kita adakan rapat lebih lebih lanjut tentang program-program apa saja di luar bantuan yang sudah ada. Ini salah satu cara kerja kita menempatkan data sebagai basis,” jelas Rusmadi.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Tejo Sutarnoto juga menjelaskan rapat evaluasi verifikasi dan validasi DTKS ini sangat penting untuk mewujudkan  data yang riil di lapangan dan dijadikan pegangan pengambil kebijakan. “Dengan dikumpulkannya OPD terkait dan camat serta lurah se-Kota Samarinda, maka kita tahu apa permasalahan yang sebenarnya di lapangan sehingga bisa dijadikan evaluasi bersama,” jelas Tejo.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda, Ridwan Tasa juga menjelaskan permasalahan yang ada di lapangan. Terutama dengan beberapa regulasi yang sering berubah programnya dari pusat, sehingga beberapa program secara nasional harus berbasis DTKS. Termasuk penekanan data NIK yang disandingkan kembali dengan data Disdukcapil. 

“Memang data yang kita sandingkan dengan Disdukcapil itu terdapat perbedaan dan pada akhirnya menjadi tidak bisa semua mendapatkan bantuan. Saya dan juga Pemkot Samarinda berkeinginan data itu sama, sektor migrasi penduduk yang menjadi dinamika kependudukan kita lebih cepat berubah,” terang Ridwan Tasa.

Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah menambahkan, DTKS ini sebenarnya sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wawali dengan Samarinda Smart City yaitu melalui Smart Card bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan. “Sebenarnya ini salah satu program Samarinda Smart City yaitu Smart Card. Kami di Diskominfo ada program bimtek (bimbingan teknis, Red), di mana untuk membantu Dinas Sosial, memang tempatnya di Diskominfo. Tetapi semua yang menjalankan itu Dinas Sosial. Sehingga Diskominfo itu hanya memfasilitasi melalui program yang telah diinstruksikan Wali Kota dan Wawali untuk sesegera mungkin membuat Smart Card tadi. Sehingga sampai saat ini sudah 65 persen data yang terverifikasi dan itupun terus dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Jadi kami tidak bekerja sendirian dan kalau sudah final program Smart Card akan segera diluncurkan,” terang Aji Syarif Hidayatullah. (BAY/HER/KMF-SMD)