SAMARINDA. KOMINFONEWS - Wakil Wali Kota Samarinda, Dr H Rusmadi, menerima audiensi dari tim Advokasi Program Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) di Ruang Rapat Sembuyutan, Lantai III Balaikota, Selasa (13/8/2024). 

Dalam pertemuan tersebut, hadir Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN, Marianus Mau Kuru, yang memaparkan berbagai isu krusial terkait kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja. Marianus menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada para guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah-sekolah. Hal ini dianggap penting dalam upaya menekan angka kehamilan remaja, yang masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah, termasuk Kota Samarinda.

“Kami diundang ke sini untuk berbagi pengetahuan dan strategi agar kehamilan di kalangan remaja, khususnya anak sekolah, dapat ditekan semaksimal mungkin. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga masa depan generasi muda kita, dan sebelum kembali ke Jakarta, tidak pas rasanya kalau tidak bertemu dengan Wali Kota atau Wakil Wali Kota Samarinda,” ujar Marianus.

Di hadapan Wakil Wali Kota, Marianus menguraikan strategi peningkatan pelayanan KB (Keluarga Berencana) dan Pembangunan Keluarga, serta penurunan persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang secara langsung berdampak pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Isu ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah, mengingat AKI yang masih menjadi indikator kesehatan ibu yang perlu mendapat perhatian serius.

Marianus juga menyinggung mengenai kabar yang beberapa waktu belakangan ini sempat viral di media sosial, di mana disebutkan bahwa alat kontrasepsi dapat diberikan kepada remaja. Ia meluruskan informasi yang simpang siur tersebut, menegaskan bahwa kontrasepsi hanya diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah menikah secara resmi.

“Jadi terekspos keluar seolah-olah alat kontrasepsi itu bisa diberikan kepada anak sekolah, kami kebetulan waktu itu diundang juga oleh Kementerian Kesehatan untuk ikut membahas itu, bahasanya tidak seperti itu, tetapi bahwa jika remaja yang sudah menikah dengan resmi maka bisa diberikan kontrasepsi, kalau di BKKBN namanya Pasangan Usia Subur (PUS) Namun karena istilah yang digunakan adalah ‘remaja’, hal ini menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan berpikir semua remaja bisa diberikan alat kontrasepsi,” ujarnya.

Rusmadi mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pencerahan berharga terkait pembangunan keluarga dan kependudukan. Menurutnya, pengendalian penduduk dan program keluarga berencana adalah bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

“Pada dasarnya, setiap upaya pembangunan yang kita lakukan harus bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Bangga Kencana ini, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari program-program lain seperti kesehatan dan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa program ini harus dijalankan secara holistik, terpadu, dan saling mendukung,” ungkap Rusmadi.

Lebih lanjut, Rusmadi menyoroti pentingnya pengendalian angka kelahiran di Kota Samarinda. Ia merasa bersyukur bahwa dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kota Samarinda mencatat Total Fertility Rate (TFR) terendah, yaitu sebesar 2,01. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian penduduk di Samarinda sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia juga mengingatkan agar jangan sampai Kota Samarinda menghadapi masalah serupa dengan yang dialami Jepang, di mana tingkat kelahiran yang sangat rendah menyebabkan populasi penduduk menjadi menua, yang pada gilirannya berdampak negatif pada perekonomian.

“Masalah angka kematian ibu dan bayi tetap menjadi perhatian utama kita. Namun, kita juga harus berhati-hati agar tidak menghadapi situasi seperti di Jepang, di mana rendahnya tingkat kelahiran menyebabkan penurunan produktivitas dan inovasi. Kita harus memastikan bahwa generasi muda kita tetap berkembang dengan baik dan mampu menghadapi tantangan teknologi yang terus berubah,” ujar Rusmadi.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini menegaskan kembali bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah tujuan akhir dari segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Semua langkah yang kita ambil, pada akhirnya, harus bermuara pada satu hal: peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini adalah kunci keberhasilan dari setiap program pembangunan yang kita jalankan,” tutupnya. (FER/KMF-SMR)