SAMARINDA, KOMINFONEWS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor yang rutin dilaksanakan setiap pekan ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah pusat dan daerah dalam memantau perkembangan nilai inflasi. Kegiatan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), kantor pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (18/11/2024) pagi.

Rakor diikuti secara langsung oleh peserta di lokasi serta secara daring melalui Zoom oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia, termasuk TPID Kota Samarinda, yang mengikuti dari ruang rapat Sembuyutan lantai III Gedung Balai Kota Samarinda.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mewaspadai kelangkaan bahan pangan, khususnya beras, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Fenomena aksi borong oleh kontestan Pilkada yang membagikan sembako kepada masyarakat sering kali memicu kelangkaan menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024.

"Selain itu, pada Desember akan ada perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga stok beras dan bahan pangan lainnya perlu menjadi perhatian serius," ujar Mendagri Tito.

Tito juga menyoroti pengaruh perubahan cuaca terhadap ketersediaan bahan pangan. Saat ini Indonesia sedang mengalami transisi dari musim kemarau, yang dipengaruhi El Niño, menuju musim hujan yang diprediksi disertai fenomena La Niña. Oleh karena itu, daerah-daerah yang terdampak cuaca ekstrem perlu bersiap menghadapi tantangan distribusi dan stok pangan.

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan tersebut. "Kita belajar dari pengalaman selama ini. Kelemahan utama kita adalah kurang preemtif, preventif, dan antisipatif. Sebaliknya, kita sering kali baru bertindak setelah terjadi masalah," tegas Tito.

Rakor kemudian dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Drs. H. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., yang menyampaikan kesimpulan akhir. Ia menegaskan bahwa perhatian tidak hanya tertuju pada dampak Pilkada dan Nataru, tetapi juga pada daerah-daerah yang diprediksi mengalami curah hujan tinggi, yang berpotensi mengganggu distribusi pangan.

"Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan harus segera dilakukan untuk memastikan stok aman, terutama di wilayah rawan," tutupnya. (MAF/KMF-SMR)