SAMARINDA, KOMINFONEWS. Pemerintah Kota Samarinda aktif mengikuti "Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi" secara online pada Senin (07/08/2023) pagi. Secara nasional rapat ini diadakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Sementara Para pejabat terkait dari Pemerintah Kota Samarinda berkumpul di Ruang Rapat Sembuyutan Balaikota Samarinda untuk mengikuti rapat nasional tersebut.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kabag Perekonomian Yuyum Puspitaningrum, serta perwakilan dari Polresta Kota Samarinda, Kodim, Kajari, Inspektorat, Diskominfo, BPS, BPKAD, BAPPEDALITBANG, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Bagian Ekonomi, Bagian SDA, Bulog, dan Pertamina Rayon II Kaltimtara hadir dalam rapat tersebut.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kali ini menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan perlunya langkah pengendalian inflasi yang lebih terperinci. Mendagri mengajak semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah (Pemda), untuk dengan seksama memantau perubahan harga komoditas dan melakukan pencatatan akurat terhadap daerah-daerah yang mengalami kenaikan inflasi.

Meskipun pada bulan Juni 2023 angka inflasi nasional tercatat sebesar 3,5 persen, Mendagri mengungkapkan bahwa beberapa daerah mengalami tingkat inflasi di atas angka tersebut. "Tidak sedikit daerah yang mengalami inflasi di atas 3,5 persen, bahkan ada yang mencapai lebih dari 6 persen," ujar Mendagri dalam paparannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tersebut. 

Mendagri menegaskan pentingnya langkah-langkah penanganan inflasi bagi daerah-daerah yang melebihi angka 3,5 persen. Ia menyarankan agar daerah-daerah tersebut segera mengambil tindakan, termasuk dengan mengumpulkan informasi terkait inflasi serta mencari solusi yang tepat. Salah satu upaya yang dianjurkan adalah berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inflasi tinggi di daerah masing-masing. "Ada permasalahan pasokan yang kurang atau kendala dalam distribusi," tambahnya.

Mendagri juga mengungkapkan bahwa tim telah diterjunkan ke beberapa daerah dengan tingkat inflasi yang signifikan guna membantu pengendalian situasi tersebut. Selain itu, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan beberapa kepala daerah untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah pengendalian inflasi. Mendagri menekankan pentingnya peran Satgas Pangan dalam aktif memantau dan mengontrol harga komoditas di berbagai pasar.

"Presiden menekankan pentingnya rincian ini. Karena itu, saat beliau melakukan kunjungan ke berbagai daerah, beliau selalu turun langsung ke pasar untuk memeriksa harga dan beliau memiliki pemahaman yang mendalam," jelas Mendagri.

Mendagri Tito menyoroti bahwa meskipun pada bulan Juni 2023 tingkat inflasi nasional mencapai 3,5 persen, beberapa daerah mengalami tingkat inflasi di atas angka tersebut. "Ada beberapa daerah yang mencatat inflasi lebih dari 6 persen," ungkapnya. Hal ini memerlukan perhatian serius dan langkah tegas dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan inflasi.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya upaya dari daerah-daerah yang mengalami inflasi di atas 3,5 persen untuk segera mengambil langkah-langkah penurunan inflasi. Kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap sebagai solusi untuk mengidentifikasi penyebab inflasi tinggi di masing-masing daerah. "Permasalahan pasokan dan distribusi harus menjadi fokus dalam mengatasi inflasi," jelasnya.

Untuk membantu mengendalikan inflasi, Mendagri mengungkapkan bahwa tim khusus telah diberangkatkan ke daerah-daerah yang masih mengalami inflasi tinggi. Selain itu, dirinya juga telah berkomunikasi langsung dengan beberapa kepala daerah untuk membahas langkah-langkah yang tepat dalam menangani inflasi. Mendagri menegaskan pentingnya peran aktif Satuan Tugas Pangan untuk memonitor harga komoditas di berbagai pasar.

Dalam kesempatan tersebut, Tito jjuga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberikan apresiasi khusus bagi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional. Keberhasilan tersebut dianggap sebagai contoh bagi daerah lain dalam mengatasi inflasi. Meskipun Juni 2023 mencatat inflasi sebesar 3,5 persen, Presiden berharap upaya pengendalian inflasi akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 3 persen.

"Angka inflasi 3 persen dianggap sebagai titik keseimbangan yang menguntungkan produsen dan konsumen," tegas Mendagri. Pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh dan bimbingan bagi Pemda dalam menjalankan langkah-langkah efektif untuk mengendalikan inflasi guna mencapai stabilitas ekonomi yang diharapkan. (ASYA/KMF-SMR)