SAMARINDA.KOMINFONEWS-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali hadir dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (24/1/2023) pagi.
Rapat koordinasi (Rakor) yang berlangsung secara virtual ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia. Seperti biasa, rakor sendiri dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Carnavian.
Di lingkungan Pemkot Samarinda, hadir mengikuti rakor secara online melalui ruang Command Center Diskominfo, yakni Plt Asisten II Sekretariat Samarinda Sam Saimun didampingi Kabag Ekonomi Yuyum Puspitaningrum.
Dalam arahannya Mendagri memaparkan, hasil rakornas secara tatap muka antara Presiden RI Joko Widodo bersama Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Minggu lalu, Presiden jelas Tito mengapresiasikan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik dikisaran angka 5,2 persen dalam satu tahun terakhir.
Ditambah lagi angka inflasi nasional juga menurutnya masih terkendali dengan angka wajar walaupun ada kenaikan sedikit menjadi 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru.
“Memang ada beberapa pesan dari Presiden dalam rakornas tadi diantaranya agar kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengatur tarif PDAM dan Angkutan Umum dalam pengendalian inflasi serta meminta turunkan angka kemiskinan ekstrem sampai target 0 persen pada tahun 2024 serta menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu 2024 mendatang,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar memperlebar jangkauan survei dalam melihat akumulasi keselurahan angka inflasi nasional.
“Kalau biasanya ada 100 kabupaten kota yang disurvei, maka tahun ini akan bertambah menjadi 60 kota hingga total keseluruhan ada 160 kabupaten kota yang akan di survei , hingga data angka yang diperoleh nanti bisa lebih akurat,” urainya.
Tak itu saja, mantan Kapolri ini juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menciptakan brand image daerah sesuai produk unggulan yang dibangun dari hulu hingga ke hilir, seperti Kabupaten Jepara yang terkenal dengan produk furniturnya
“Jadi tidak ada lagi Pemda branding kotanya dengan nama slogan, seperti kota beriman dan bersih, melainkan juga harus membangun nama dengan brand produk unggulannya baik itu pangan maupun bahan baku lainnya,” pinta Tito. (CHA/KMF-SMR)
