23 Juni 2025
83
Pemkot Samarinda Tegaskan Komitmen Pengendalian Inflasi, Fokus pada Minyak Goreng dan Komoditas Strategis

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Ekonomi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (23/06/2025). Rapat yang diselenggarakan secara nasional ini menjadi bagian dari upaya intensif pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang libur sekolah dan meningkatnya permintaan masyarakat.
Bertempat di ruang rapat lantai IV Kantor BPKAD Samarinda, kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari unsur Forkopimda, perangkat daerah teknis, hingga pihak swasta seperti Bulog dan Kadin. Agenda utama membahas evaluasi kondisi terkini serta strategi pengendalian inflasi ke depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan bahwa inflasi tahun lalu berada pada angka 1,5%, menjadikannya yang terendah sejak kemerdekaan Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut hanya dapat dipertahankan jika seluruh daerah bekerja keras dan terkoordinasi.
“Jika kita tidak bekerja keras, tahun ini bisa lebih buruk dari tahun lalu. Minyak goreng, beras, cabai, dan bawang menjadi komoditas utama yang harus diwaspadai. Distribusi dan pasokan adalah dua isu utama yang harus segera ditindaklanjuti. Kami berharap daerah juga turun ke lapangan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga terbaik,” tegasnya.
Tomsi juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam menyusun peta distribusi pasokan, khususnya minyak goreng, yang saat ini masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di banyak daerah.
Dari pihak Pemkot Samarinda, Yuyun selaku perwakilan Bidang Ekonomi menyampaikan bahwa Kota Samarinda telah menjalankan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi, seperti inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, operasi pasar murah, serta gerakan kerja sama antardaerah.
“Minyak goreng kita memang masih di atas HAP dan HET, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Kami juga mengingatkan kepada dinas terkait untuk melaporkan kegiatan seperti gerakan menanam dari Dinas Ketahanan Pangan, serta berbagai upaya dari Dinas Perdagangan, agar dapat terjalin sinergi yang kuat dengan bidang ekonomi,” ungkapnya.
Rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. Seluruh peserta rapat diimbau untuk terus memperbarui laporan kegiatan dan aktif terlibat dalam upaya pengendalian harga, demi memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. (RIZ/KMF-SMR)