SAMARINDA, KOMINFONEWS- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyelenggarakan webinar bertema "Budaya Pemilu yang Harmoni" dikuti seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, pada Jumat (17/3/2023).
Webinar yang juga diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Samarinda ini dibuka dengan laporan Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Ditjen Polpum, Laode Ahmad.
Laode Ahmad mengatakan kegiatan webinar dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemilu yang aman, damai dan harmoni melalui upaya-upaya pendidikan politik edukasi dan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu yang akan datang.
Pada kesempatan ini dia menyampaikan bahwa dipilihnya tema webinar "Budaya Politik yang Harmoni" adalah menjadi bagian dari upaya menerima dan mengantisipasi kenyataan akan keberagaman yang ada.
"Bahwa kita tahu sebagai bangsa yang beragam budayanya, agama etnis, adalah menjadi pelangi. Menjadi sebuah pemersatu dalam rangka mewujudkan stabilitas politik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa serta sejarah masyarakat," tutur Laode Ahmad.
Melalui webinar ini dia berharap adanya keserasian dan keselarasan pemahaman sebuah literasi budaya politik. Yakni literasi budaya pemilu yang Harmoni. bagaimana melaksanakan Pemilu yang tertib jurdil dan luber.
"Kita tahu bahwa indikator keberhasilan Pemilu itu antara lain adalah terselenggaranya pemilu sesuai tahapan, tidak ada konflik, partisipasi pemilih yang tinggi, serta juga tentu tetap terselenggaranya seluruh pelayanan pemerintahan yang ada. Nah, melalui webinar ini sekali lagi bahwa adanya pelangi-pelangi dalam partisipasi politik, adanya keberagaman dalam konteks budaya-budaya politik berpartisipasi itu. Sehingga kita mengharapkan adanya pencerahan, adanya edukasi sosialisasi pemahaman, seperti apa tahapan Pemilu, seperti apa hal-hal yang menjadi pengaturan-pengaturan dalam pemilu ke depan." Lanjut Laode Ahmad.
Sehingga menurutnya kita, semua berharap di dalam nuansa keberagaman ini, dalam mencapai persatuan dan kesatuan, dalam konteks Pelangi dari pilihan politik itu menjadi sebuah Harmoni yang kita dambakan.
"Untuk itu melalui seminar ini, sekali lagi kami haturkan terima kasih pada narasumber. Dan atas arahan Bapak Dirjen, sehingga apabila ini dapat terlaksana dengan baik,"pungkas Laode dalam laporannya.
Sementara itu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dr.Drs. Bahtiar, M.Si saat membuka acara mengatakan bahwa webinar ini adalah kegiatan mingguan yag rutin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dan menurut dia tema atau topik webinar minggu ini sangat tepat sekali. Yakni mengambil topik Budaya Pemilu yang Harmonis. Persoalan Pemilu dan membangun budaya.
"Mengapa ini yang penting? Karena memang budaya pemilu ini memang harus kita diskusikan, dialogkan. Jadi yang namanya Pemilu, ya secara konsepsi teoritik bisa mungkin ada yang general sifatnya seluruh dunia, namun demikian ke dalam praktek juga sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal. Dimana Pemilu sebagai bentuk praktek demokrasi itu dioperasionalkan di sebuah negara, di sebuah masyarakat atau di sebuah pemerintahan," ungkap Bahtiar.
Menurut dia, Indonesia adalah negara yang sangat besar dan negara yang berbasis budaya. Sejak awal negara ini dibentuk dengan berbasis budaya yang sangat kuat, yang sangat kental. Itu yang menyatukan bangsa ini, maka bangsa ini disebut bangsa Indonesia.
"Jadi negara bangsa itu memang adalah negara budaya bangsa-bangsa. Dan di Indonesia ini adalah negara yang terdiri bangsa-bangsa, jadi kemudian menyatukan diri dan mendeklarasikan, memproklamirkan diri sebagai negara bangsa yang namanya bangsa Indonesia," lanjut Bahtiar.
Oleh karenanya, ujar Bahtiar bisa dipastikan praktik pemilu dan demokrasi di Indonesia akan berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan budaya-budaya lokal yang sudah ada di sini sebelum negara ini ada. Sebelum praktek-praktek demokrasi dan segala macam bentuk praktek-praktek pemilu yang kita dilaksanakan Indonesia.
"Nah ini pastikan agar ada dua. Ada yang berkesesuaian dengan budaya, ada yang mungkin kurang bersesuaian dengan kebudayaan kita. Misalnya Bagaimana menerapkan praktik demokrasi yang namanya pemilihan kepala daerah langsung pada masyarakat yang berbasis budaya patron," jelas dia.
Tentu ujar Bahtiar, ada resiko-resiko, dan ada apa yang dalam ilmu budaya mungkin terjadi benturan dengan kepentingan-kepentingan komunitas yang diwakili oleh para tokohnya. Sementara pada waktu yang sama dia harus menjalankan satu orang satu suara.
"Sementara dia apakah berani berbeda dengan pimpinan sukunya atau patronnya?" lanjut Bahtiar lagi. Tentu ini ujarnya akan menjadi tantangan sendiri. "Tetapi dalam kontes ini yang hendak dituju adalah bagaimana nilai-nilai budaya yang hidup di Indonesia yang ada di masyarakat kita itu justru kita jadikan instrumen positif untuk mewujudkan pemilu yang damai. Pemilu yang harmonis itu kata pak Direktur ekososbud."
Webinar ini kemudian diisi dengan pemaparan beberapa narasumber yakni dari Bawaslu Republik Indonesia Dr (hc) Fuadi, M.si,MM. Kemudian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Dr. Restu Gunawan, M.Hum. Juga ada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir Bambang Hendroyono. MM,IPU. Serta narasumber dari KPU RI. (ASYA/KMF-SMR)
