SAMARINDA, KOMINFONEWS — Pemerintah Pusat kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan setiap pekan. Rakor kali ini berlangsung pada Rabu (04/06/2025) pagi, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.

Rakor diikuti secara luring oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan badan terkait, serta secara daring oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia.

TPID Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda turut berpartisipasi dalam Rakor ini dari ruang Command Center, Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

Rakor yang memasuki pekan pertama bulan Juni tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, M.Si. Ia memberikan kesempatan kepada narasumber dari masing-masing kementerian, lembaga, dan badan terkait untuk memaparkan laporan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

Dalam arahannya, Tomsi menyampaikan bahwa nilai inflasi nasional hingga akhir Mei 2025 masih dalam kondisi aman dan terkendali, yakni berada di angka 1,6 persen. Secara khusus, harga berbagai komoditas bahan pangan menunjukkan tren penurunan. Komoditas yang sebelumnya berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP), kini mulai mendekati batas harga normal.

"Terjadinya penurunan harga-harga komoditas pokok mendekati ambang batas harga normal sangat berdampak positif terhadap daya beli masyarakat," ujar Tomsi Tohir.

Meskipun begitu, ia juga menyoroti beberapa daerah yang harga komoditasnya masih tinggi, bahkan jauh melampaui HET atau HAP. Ia meminta TPID dari daerah-daerah tersebut untuk memberikan penjelasan dan segera menindaklanjuti kondisi tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung di lapangan.

Tomsi menekankan pentingnya pengendalian inflasi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga menampilkan data historis inflasi dari masa ke masa, mulai dari era Presiden Soekarno yang sempat mengalami "hiperinflasi", hingga ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mampu menekan nilai iinflasi hingga ke poin 1,66 persen, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga dan inflasi sesuai target nasional.

Menutup Rakor, Tomsi kembali mengingatkan semua pihak untuk terus aktif dalam uoaya pengendalian inflasi, jangan pernah lengah dalam pengawasan atau terlena bagi daerah yang nilai infalsinya baik. Sebab menurutnya, sekali saja lalai, maka harga-harga bisa saja naik signifikan. Apalagi untuk Pemda yang nilai inflasinya masih tinggi.  (MAF/KMF-SMR)