SAMARINDA, KOMINFONEWS - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (05/07/2023) pagi. 

Kehadiran Deputi Bidang Pelayanan Publik PANRB ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si serta beberapa perwakilan instansi terkait yang ada di Samarinda, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Washington Saut Dompak.

Diah menjelaskan bahwa MPP Kota Samarinda masuk kedalam 21 lokus implementasi MPP Digital yang telah dilakukan soft launching pada Juni lalu.  Oleh karenanya, Dia berharap MPP Kota Samarinda bisa menjadi role model bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, termasuk dalam penerapan MPP Digital agar terus dilakukan optimalisasi data Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dalam penjelasannya Diah menuturkan bahwa hingga saat ini telah ada 120 MPP, yang berarti 24 persen dari 508 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Berdasar tipologi jumlah MPP tersebut sebanyak 68 di Kabupaten, 6 di Kepulauan dan 46 di Kota. Berarti masih ada 267 Kabupaten, 78 kepulauan dan 44 kota yang belum memiliki MPP.

Oleh karena itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  terus melakukan pengembangan dan pembinaan MPP terutama menyangkut kualitas layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Diah mengakui bahwa tiap-tiap daerah memiliki kondisi yang berbeda yang juga memiliki hambatan maupun pendukung yang tidak sama. 

Kedepan diharapkan MPP tidak hanya sebatas menjadi tempat pelayanan administrasi dan perizinan semata, namun bisa menjadi semacam pusat layanan masyakat, termasuk tempat pengembangan UKM, edukasi maupun wadah bermain anak. (ASYA/KMF-SMR)