SAMARINDA.KOMINFONEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi lokus terpilih untuk studi lapangan bagi peserta pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan III dan IV Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) Makassar. 

Sedikitnya ada sebanyak 80 peserta yang merupakan pegawai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI di berbagai organisasi yang ada di pulau  Sulawesi ditambah tiga orang pegawai dari Pemkab Sorong, berkunjung ke gedung Balai Kota, Senin (18/9/2023) pagi tadi.

Kunjungan mereka ini diterima langsung Wali Kota Samarinda DR H Andi Harun didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda Julian Noor.

“Kunjungan kami ke kota Samarinda karena kita melihat beberapa keunggulan yang terus berproses di Pemerintah Kota saat ini diantaranya komitmen kepala daerah terhadap pengembangan SDM pegawai, Pelayanan Publik berbasis digital dan Pengembangan terhadap pelaku UMKM,” Kata Nurwahyudianti selaku ketua rombongan mewakili Kepala Pusat Latbang KMP Makassar yang berhalangan hadir.

Oleh itu dalam beberapa hari di kota Tepian, pihaknya memilih empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Samarinda sebagai lokasi fokus studi lapangan para peserta.

Sementara, Wali Kota DR Andi Harun dalam sambutannya mengaku jika kehadiran para peserta pelatihan kepemimpinan yang didominasi pegawai Kemenkumham ini dengan memilih Pemkot sebagai studi lapangan tentu menjadi kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi dirinya.

“Pastikan uang saku bapak-ibu sekalian selama berada di Samarinda habis untuk belanja tanpa tersisa,”celetuk Wali Kota disambut tawa para peserta.

Andi Harun mengatakan studi lapangan yang dilakukan para peserta sangat penting untuk membantu peserta dalam memperoleh pengetahuan dan mempraktekkannya dalam rangka meningkatkanketerampilan yang dibutuhkan. Karena menurut dia dengan studi tadi maka para ASN maupun PPPK dituntut harus punya kemampuan dalam menjawab setiap perubahan.

“Di lingkungan Pemkot saja saya kerap menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pimpinan OPD, bahkan sebulan bisa sampai dua kali. Kenapa, karena perubahan terhadap tatanan birokrasi dibidang pelayan sendiri bisa terjadi setiap saat dan jam, untuk itu kita dituntut bisa menjawab setiap perubahan tadi,”aku Andi Harun.

Begitu pun yang berkaitan dengan SDM pegawai di lingkungan Pemkot khususnya yang berkenaan dengan promosi jabatan, Wali Kota menambahkan jika pihaknya telah bekerjasama dengan provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pendampingan terhadap pemanfaatan merit sistem sebagai manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi sehingga tidak ada lagi tradisi Nepotisme dalam promosi jabatan ASN.

“Kenapa memilih Jawa Barat karena saya akui sistem mereka yang terbaik, jadi Pemkot Samarinda tidak perlu lagi susah payah membangun sistem baru, cukup Amati Tiru Plek atau disingkat ATP bukan ATM lagi, karena punya Jabar sudah menjadi rujukan nasional,”ungkapnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim ini juga mengatakan selagi untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Pemkot seberapa pun anggaran yang diajukan OPD BKPSDM akan berusaha dipenuhi. Bahkan jika harus mengalahkan pembiayaan terhadap infrastruktur, dirinya pun rela. (CHA/KMF-SMR)