SAMARINDA. KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah melakukan pemantapan terhadap jumlah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Harapannya agar di kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), program penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat berjalan lebih efektif sesuai data dimaksud.

Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Dr H Rusmadi berharap DTKS yang diperbaharui setidaknya dapat mengoptimalkan program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Ia menguraikan, selama proses verifikasi validasi yang dilakukan pemerintah, ada penambahan 1.740 warga yang masuk dalam DTKS. Dari yang sebelumnya 42.412, kini menjadi 44.152.

“Karena selama pandemi ini, ada warga yang tidak bekerja karena di-PHK atau dirumahkan. Mungkin ada juga yang sebelumnya memiliki usaha tapi kolaps,” ungkap Wawali saat memaparkan terkait evaluasi DTKS di Ruang Command Center Diskominfo Samarinda, Jumat (13/8/2021) pagi.

Sedangkan di sisi lain lanjut dia, jumlah warga Samarinda yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data kependudukan semester II, ada 69.102 warga yang belum tercakup JKN. Namun jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 74.160 pada 2021.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim ini mengatakan agar jumlahnya lebih pasti, akan dibuat database atau pangkalan data yang basisnya di tingkat RT. Dari data tersebut, Pemkot Samarinda akan melakukan pleno untuk menetapkan jumlah warga yang belum memiliki JKN.

"Begitu juga berlaku untuk warga yang masuk dalam DTKS. Sehingga UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Red) seperti PKL (Pedagang Kaki Lima, Red) dan pedagang kecil lainnya bisa dibantu melalui program pemerintah dengan adanya database,” sebutnya. (CHA/HER/KMF-SMD)