SAMARINDA. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menghadiri pembukaan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD melalui aplikasi video conference Zoom Meeting di ruang kerja masing-masing, Selasa (08/09/2020).
Direktur EKPD Akbar Ali mengatakan, selama 2 hari kedepan akan melaksanakan evaluasi dan validasi untuk wilayah Kaltim dengan maksud untuk memperoleh kepastian data dan kinerja yang disampaikan oleh tim daerah dan tim penyusun LPPD Provinsi Kaltim agar valid, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
"Kami sangat berharap adanya sebuah data-data yang objektif, akurasi dan transparan yang akan disampaikan kepada kami semua, sehingga kami pun nanti melaksanakan penilaian-penilaian seobjektif mungkin," ujar Akbar mengawali sambutannya.
Kegiatan ini lanjut Akbar, bertujuan agar tersedianya data kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota sebagai dasar Pemerintah Pusat untuk menilai keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, serta sebagai bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah.
"Ini juga merupakan bahan daripada Pemerintah Pusat dalam menilai hasil kinerja Pemda dan juga ini akan menjadi bagian instrumen dari Gubernur Kaltim, Sekda dan pimpinan OPD lain untuk kita bersama melakukan perbaikan ke depan, sehingga tahun berikutnya kita bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas kita," tambahnya.
Menurutnya, Kaltim termasuk daerah yang memiliki kemampuan dalam menyusun dan hasil evaluasinya pun berada di atas rata-rata untuk wilayah Indonesia Timur dan LPPD mereka terima dari Kaltim ini tepat waktu.
Sementara Pjs Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sa'bani mengatakan pelaksanaan EPPD ini sangat penting karena rangkaian proses kegiatan evaluasi terhadap LPPD yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Pemerintah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
"Kami sudah menyelesaikan LKPJ, Laporan Keuangan Daerah juga sudah kemudian bagian ketiganya Laporan EPPD Tahun 2019. Semoga ini juga dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta hasil yang baik walaupun ada peningkatan kriteria, kami berharap kawan-kawan dari kabupaten/kota dapat memberikan masukan data yang baik dan benar, sehingga hasilnya pun akan kita peroleh dengan baik," ujarnya. (fer/don/kmf-smd)
