SAMARINDA.KOMINFONEWS-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda kembali menggelar Diseminasi Audit Kasus stunting (AKS) Semester II Kota Samarinda.

Audit kasus stunting ini berlangsung  di gedung Balai Kota dan dibuka Wakil Wali Kota Samarinda DR H Rusmadi, Jumat (24/11/2023) pagi.

Kepala DPPKB Kota Samarinda I Gusti Ayu Sulistiani, mengatakan pada audit kasus stunting kali ini, pihaknya mengambil data dari lokus pada 10 Kecamatan. Dari data tersebut telah dilakukan analisis dari beberapa kasus.

“Sehingga hari ini tim pakar akan menyampaikan hasil audit dari data yang kami berikan tadi,”ungkapnya.

Ayu begitu ia disapa, juga menambahkan terkait perkembangan hasil gerakan pengumpulan dana untuk donasi berupa telur dan beras sehat yang akan diberikan kepada anak-anak yang menderita stunting hingga tanggal 27 Oktober 2023 kemarin sudah terkumpul sebesar Rp 209 juta.

“Dan untuk distribusi telur tahap ke dua akhir bulan ini nantinya akan menyentuh sasaran penerima sebanyak 870 anak dan jumlah ini akan terus bertambah,”ungkapnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Samarinda DR H Rusmadi dalam arahannya mengatakan audit terhadap Kasus stunting sangat penting untuk dilakukan. Karena tujuannya untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa anak-anak bisa stunting.

“Karena hingga saat ini tidak ada obat mujarab untuk mengatasi stunting selain langkah pencegahan dari awal yang harus kita lakukan dengan mengetahui beberapa faktor penyebabnya,”ungkap Rusmadi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Samarinda.

Menurut wawali, umumnya mereka yang menjadi korban stunting ini adalah rata-rata dari anak keluarga kurang mampu. Oleh itu pentingnya semua pihak untuk ikut terlibat secara gotong royong melalui program telur sehat, bapak asuh agar masalah ini bisa tertangani secara serius.

Dia juga meminta kepada Camat dan Lurah untuk menggairahkan keberadaan Posyandu agar bisa lebih aktratif. Karena Posyandu adalah kunci sebagai langkah untuk mengatasi masalah stunting.

“Coba buat gerakan, ibu-ibu kalau tidak memeriksakan diri dan anaknya ke Posyandu nggak keren,”pintanya.

Maksudnya agar balita yang baru lahir dilingkungan masyarakat bisa terdeteksi gizi dan kesehatannya melalui layanan Posyandu tadi.

Termasuk yang paling penting disini sambung dia, RT, rumah sakit maupun klinik bisa pro aktif untuk segera melaporkan bayi yang baru lahir dilingkungan maupun di fasilitas kesehatannya  agar pemerintah bisa langsung mengupdate kondisi perkembangan gizi si bayi tadi.

“Karena informasi terkait jumlah angka rill untuk anak-anak kita yang baru lahir saat ini juga sangat dibutuhkan. Kenapa, karena jika anak-anak yang baru lahir tadi tak terdeteksi masalah gizi dan kesehatannya maka sangat mustahil masalah stunting bisa tertangani,”sebutnya. (CHA/KMF-SMR)