SAMARINDA.KOMINFONEWS - Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi memimpin rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Samarinda bersama BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Karang Asam Balai Kota Samarinda. Senin (29/5/2023) pagi.

Ia menyampaikan bahwa forum ini digelar dalam rangka membangun kemitraan dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan, sehingga dapat terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik guna menyukseskan program JKN-KIS. 

"Melalui forum bersama ini diharapkan akan muncul saran dan masukan terhadap persoalan yang dihadapi dalam optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS, khususnya di Kota Samarinda," kata Wawali.

Orang nomor dua di Samarinda ini juga mengatakan, bahwa Kota Samarinda telah berstatus Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah total penduduk 839.952 jiwa. Akan tetapi BPJS Kesehatan Kota Samarinda saat ini terkendala pada masyarakat yang non aktif.

"Menurut data BPJS ada sebanyak 167.150 atau sebanyak 19,90 persen dan peserta yang aktif 672.802 atau sebanyak 80,10 persen. Ini tolong di data kembali apakah 167 ribu ini tergolong masyarakat tidak mampu, Dinas Capil minta bantu ke Kecamatan dan Kelurahan agar sistemnya bisa berjalan," ucap Wawali.

Oleh sebab itu, menurut Wawali Pemkot Samarinda akan terus melakukan percepatan, serta berusaha agar seluruh masyakat Kota Samarinda mendapatkan jaminan kesehatan.

"Padahal di Tahun ini Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 31,7 Milyar, bahkan ini masih belum cukup mengcover semuanya. Untuk itu seluruh pihak terkaik koordinasi dengan RT! Data warga yang meninggal dunia, atau ibu-ibu yang baru melahirkan agar ini bisa di subkan kedalam anggaran Pro-Bebaya," pungkasnya (BAR/KMF/SMR)