SAMARINDA. KOMINFONEWS –  Kehadiran seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tersebut untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan pengarahan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun di Ruang Rapat Mangkupelas, Balaikota, Kamis (9/3/2023).

Dalam rakor tersebut Andi Harun menyampaikan beberapa hal penting terkait inflasi, stunting dan kemiskinan.

“Kita melakukan operasi pasar untuk beras dan ternyata cukup efektif dan juga kerja sama kita dengan Bulog, kita mengeluarkan beras ke pasar yang dilakukan di 59 Kelurahan sejumlah 120 ton dan sudah dilaksanakan,” ucap Andi Harun.

Beberapa waktu lalu sempat terjadi kenaikan pada komoditi ikan layang yang kemudian Wali Kota memerintahkan Dinas Perikanan untuk berjualan ikan, dan saat ini harga komoditi ikan layang kembali normal dan dilaporkan pada bulan Februari justru dinyatakan deflasi.

“ini bukti yang sangat faktual dan nyata, bahwa semua kesigapan dan kemawasan kita pada angka statistik terkait inflasi itu memang sangat kredibel dan dibuktikan dengan intervensi yang kita lakukan berhasil tidak hanya menjaga inflasi tetapi justru menyebabkan deflasi,” kata Andi Harun.

Menurutnya intervensi terhadap komoditi yang berpeluang inflasi itu penting, namun tindakan tersebut tidak dapat dilakukan terus menerus, karena ada beberapa hal yang tetap harus dijaga yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau intervensi secara terus menerus kita lakukan memang maka akan terjadi stabilisasi terhadap harga, tetapi hal itu akan menghantam pertumbuhan ekonomi, maka itu kita hanya lakukan intervensi satu kali, apabila harga sudah dirasa stabil kita menarik diri,” ungkapnya.

Kemudian Stunting, lanjut Andi Harun, menurutnya programnya sudah berjalan akan tetapi ukuran untuk sampai pada tahun 2024 menuju zero stunting masih belum bisa dipastikan, karena masih ada kecenderungan yang dilakukan secara parsial oleh Dinas terkait.

“Milsanya masing-masing Dinas melakukan kegiatan terkait penurunan stunting sehingga belum terkoordinasi dengan baik dan hasilnya belum bisa kita ukur hari ini. Ini sekaligus menjadi tanda bahwa gerakan kita belum terhamonisasi antara satu OPD dengan OPD lainnya,” ucap Andi Harun.

Wali Kota menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinir hal tersebut tentunya bersama para Asisten Sekretariat Kota Samarinda untuk mempertemukan semua stakeholder OPD.

Soal kemiskinan, Andi Harun juga memberikan catatan penting tentang satu data kemisikan di Kota Samarinda. Dirinya menanyakan hingga saat ini antara data yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan) apakah telah terhubung atau tidak.

Ia menyebutkan laporan dari Dinas Sosial bahwa data di DTKS dan PKH belum tentu semuanya dalam status miskin. Bahkan menurutnya ada warga yang mampu juga terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Termasuk yang spesial adalah data kemiskinan ekstrim, Presiden meminta pada tahun 2024 angka itu Zero. Pertanyaannya apakah mungkin kita melakukan itu kalau soal data saja kita masih belum clear,” tutur Andi Harun.

Dirinya juga menginstruksikan kepada para Staf Ahli untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait satu data tersebut. Menurutnya Staf Ahli tidak perlu sungkan untuk mengambil tugas tersebut, karena staf Ahli Wali Kota bisa mengambil langkah langsung. (FER/KMF-SMR)