SAMARINDA.KOMINFONEWS-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda, merumuskan strategi dalam pengendalian inflasi di kota tepian dengan menggelar high level meeting bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim dan Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda.

Rapat sendiri dipimpin Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun, Kamis (2/2/2023) pagi dan berlangsung di gedung Balai Kota.  Turut mendampingi Wali Kota pagi itu, plt Asisten II Sekretariat Kota Samarinda Abdullah dan Kepala Inspektorat Mas Andi Suprianto. Hadir juga dalam kesempatan itu Asisten Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim Mirnayanti.

Sebelumnya, dalam paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda Rusmawati mengatakan jika Inflasi di Samarinda hingga Januari 2023 mencapai 0,44 persen. Nilai ini memang sedikit diatas Kaltim yaitu 0,43 persen.

Ia menjelaskan pemicu inflasi di kota Tepian di dominasi oleh  meningkatnya harga beras dan ikan layang. Hasil pantauan BPS sendiri, kenaikan harga beras tadi mencapai 3 persen hal ini dikarenakan ada pengaruhnya dengan masa panen.

“Sebenarnya stok beras ini masih aman aja dipasaran, tapi memang ada sedikit kenaikan. Mungkin Pemkot bisa melakukan sidak ke pasar tradisional untuk melakukan pengecekan ke pedagang kenapa mereka mulai menaikkan harga sementara stoknya cukup,” pintanya.

Sementara, untuk ikan layang sendiri sambung Rusmawati mengalami kenaikan harga hingga 8 persen, hal ini menurutnya karena pengaruh cuaca yang tidak menentu hingga mengganggu para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut.

Kendati demikian, ia menambahkan angka kemiskinan di Samarinda justru menurun di tahun 2022 kemarin ketimbang tahun 2021. Dimana data persentase dari BPS di tahun 2022 berada pada angka 4,22 persen sedangkan di tahun 2021 pada angka 4,99 persen.

“Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Samarinda sejak 2021 mengalami peningkatan ketimbang 2019 yang justru menurun,” ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Andi Harun dalam arahannya kembali mengingatkan agar OPD memperkuat sinergi dalam  mengendalikan inflasi daerah. Dia mengakui, di Samarinda Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting (Baponting) saat ini  memang kebanyakan didatangkan dari luar daerah, hal itulah yang membuat pemerintah sedikit kerepotan dalam mengendalikan inflasi daerah. Oleh itu ada beberapa rumusan yang ia sampaikan dalam mengendalikan inflasi di Samarinda.

“Diantaranya saya minta bagian kerjasama dan dinas perdagangan agar kembali mengoptimalisasikan tindak lanjut kerjasama kita dengan Pemerintah daerah lain terkait pengadaan kebutuhan pangan, tolong di update perkembangannya, karena langkah ini untuk menjaga stok dan stabilitas harga di kota Samarinda,” pinta Wali Kota.

Selain ia juga meminta kepada Dinas Ketahanan pangan untuk aktif menggelar operasi pasar murah di setiap Kecamatan dan Kelurahan dalam satu bulan ini. Selain, orang nomor wahid di kota tepian ini juga meminta kepada bagian ekonomi untuk segera menjadwalkan rapat bersama para pengusaha dan distributor beras pekan depan membicarakan info ter update  ketersediaan beras dan harga beras hingga menjelang bukan Ramadhan nanti.

“Sambil pemerintah menawarkan skema kerjasama seperti apa kepada mereka untuk menjamin persediaan beras aman di Samarinda dengan juga melibatkan Bulog,” urainya.

Ia berharap OPD di lingkungan Pemkot Samarinda juga bisa terlibat dalam memberikan perhatian serius terhadap pengendalian inflasi. Caranya setiap minggu untuk rajin turun ke lapangan mengecek perkembangan harga kebutuhan pangan di pasaran. (CHA/KMF-SMR)