SAMARINDA, KOMINFONEWS - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dipimpin oleh PJ Gubenrunr Dr Akmal Malik MSi, melaksanakan video conference  pasca pencoblosan Pemilu tahun 2024. Vidio Konferens diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur via zoom, Rabu (14/2/2024) siang.

Wakil Wali Kota Samarinda, Dr H Rusmadi Wongso bersama pejabat dari badan dan dinas terkait Pemerintah Kota Samarinda, mengikuti kegiatan ini di Command Center Pemkot Samarinda, yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda. 

Tampak hadir pula Dandim 0901 Letkol Czi Eko Supri Setiawan SSos Msi beserta Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Dr Ary Fadli SIK MH MSi.

Mengawali laporannya Rusmadi menyampaikan, secara umum proses pencoblosan di Kota Samarinda berlangsung dengan lancar, situasi kondusif dan aman terkendali. Ia melanjutkan, Kota Samarinda memiliki data pemilih terbesar dengan jumlah 604.420 orang dan tersebar di 2.563 TPS dari 59 kelurahan dalam wilayah 10 kecamatan se-Samarinda.

Ada 10 TPS dari 10 kelurahan yang ditinjau Rusmadi beserta badan dan dinas terkait Pemkot Samarinda. 3 TPS diantaranya dikunjungi bersama rombongan PJ Gubernur Akmal Malik, sementara 7 TPS lainnya dikunjungi terpisah.

Dari hasil peninjauan tersebut, Rusmadi mengatakan bahwa antusias pemilih cukup tinggi untuk hadir ke TPS. "Dari catatan kami tadi Pak PJ Gubernur, dari 3 TPS yang Bapak PJ Gubernur kunjungi, itu dijam 10 kunjungan kita lakukan, itu tingkat partisipasi sudah 40 sampai 50 persen" terangnya.

"Kami berharap Pak PJ Gubernur, bahwa melihat rata-rata yang ada walaupun belum ada laporan angka yang pasti, tapi target melampaui dari pada tingkat partisipasi pemilih untuk Pileg/Pilpres di tahun 2019, yaitu 72,20 persen. Mudah-mudahan tahun ini sudah mencapai 80 persen lebih" imbuh Rusmadi.

Sedangkan kendala yang dihadapi, adanya jumlah kartu suara yang kurang dibeberapa TPS, namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cepat. Selain itu ada juga kejadian di TPS di daerah Bumi Sempaja, dimana ada 20 orang warga ber-KTP luar daerah yang memaksa untuk memilih dan ditolak tegas oleh KPPS setempat, sebab para warga tersebut tidak terdaftar atau terdata dalam DPT di TPS tersebut. Demikian yang disampaikan Rusmadi menutup laporannya. (MAF/KMF-SMR)