SAMARINDA, KOMINFONEWS – Inflasi yang terus meningkat menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (11/11/2024) pagi. Rakor ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.

Rakor diikuti oleh berbagai kementerian, badan, dan lembaga terkait, baik secara luring maupun daring, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda yang mengikuti dari ruang rapat Sembuyutan, lantai III, Balai Kota Samarinda.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti bawang merah, minyak goreng, dan beras, yang dapat menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi.

Ia juga menyoroti kasus kenaikan harga tidak wajar di daerah-daerah yang memiliki jalur distribusi mudah dijangkau. Fenomena ini, menurutnya, perlu diusut lebih lanjut, dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta sigap dalam menanganinya.

Tomsi mengingatkan bahwa monitoring harga perlu dilakukan secara berkesinambungan, dengan membandingkan harga di daerah sendiri dengan daerah tetangga untuk mendeteksi potensi ketimpangan yang merugikan masyarakat. Bila terdapat kenaikan harga yang tidak sesuai dengan kondisi distribusi dan stok, Pemda perlu mewaspadai adanya kemungkinan permainan harga oleh distributor setempat.

“Pemerintah harus hadir dalam mengawasi dan mengendalikan harga. Semua unsur pemerintahan, dari pusat hingga daerah, wajib berkolaborasi untuk memastikan pengawasan harga berjalan efektif, termasuk penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Tomsi Tohir.

Kemendagri berharap Rakor ini mendorong seluruh pihak agar lebih tanggap dan aktif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di seluruh daerah demi kesejahteraan masyarakat. (MAF/KMF-SMR)