SAMARINDA.KOMINFONEWS - Pemerintahan berbasis digital atau digital governance menjadi sebuah keniscayaan. Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola komunikasi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud.

Terlebih, tercatat kurang lebih 78 persen dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, sekitar 67 persen penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel.

Merespons ruang komunikasi yang kian terbuka lebar tersebut, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan secara berkelanjutan langkah-langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik berbasis digital, salah satunya melalui kerjasama dengan Dompet Digital (Dana) untuk memajukan di semua lini termasuk UMKM, E-Parking, Retribusi Sampah, dan lain sebagainya.

Untuk diketahui ada sebanyak 150 juta pengguna yang telah mendownload dan ada sebanyak 60 juta pengguna aktif telah memakai dompet digital.

"Saat ini Pemerintah tengah di tuntut Prinsip Birokrasi berbasis Digital, oleh sebab itu pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan,” kata Wali Kota Dr H Andi Harun saat menerima Audensi dengan PT. Espay Debit Indonesia Koe (Dana) di Ruang Anjungan Karamumus Balaikota, Selasa (8/8/2023).

Tujuannya tentu untuk mewujudkan tiga pengembangan bagi para pelaku UMKM.

Pertama nantinya akan ada sosialisasi informasi kepada para pelaku UMKM untuk mengurus perizinan usaha. Setelah itu, para pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitasi perizinan usaha dari Kementerian Investasi.

Kedua para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan bantuan berupa fasilitasi penyelesaian hambatan berusaha sehingga jika menemukan kesulitan maka akan dibantu untuk mencari solusinya.

Terakhir, para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan keahlian maupun kemampuan khususnya dari segi pengasahan kemampuan digital sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi tapi juga daya saing di industri.

Orang nomor satu di Samarinda ini mengatakan dengan kalaborasi, kerjasama tentu ini jelas dapat menaikkan standar UMKM lebih baik dan optimal maka dipastikan banyak tenaga kerja yang bisa terserap dan kemudian berdampak positif tidak hanya bagi perekonomian daerah tapi juga bagi perekonomian nasional.

"Harapannya dengan membantu UMKM dalam memperoleh berbagai kemudahan, mengembangkan talenta daerah, menyerap lapangan pekerjaan, tentunya nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," Pungkas Walikota. (BAR/KMF-SMR)