SAMARINDA.KOMINFONEWS – Pemerintah Kota Samarinda mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia, Senin (13/2/2023).

Pemkot Samarinda mengikuti rakor ini dipimpin langsung Plt Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) kota Samarinda Abdullah di ruang Command Center Diskominfo Samarinda. Tampak mendampingi diantaranya perwakilan TNI, Satgas Pangan Polresta Samarinda, Staf Ahli Bidang Ekonomi Dadang Airlangga, Inspektur Inspektorat Samarinda Mas Andi Suprianto, kepala Dinas Kominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, Kabag Ekonomi Setda Samarinda Yuyum Puspitaningrum serta perwakilan dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan perangkat daerah terkait lainnya.

Selaku pimpinan rakor, Mendagri Tito Karnavian mengawali rapat tersebut menyampaikan hingga pekan kedua Februari, inflasi di Indonesia masih terkendali dengan angka 5,28.

“Masih relatif terkendali, kita juga bersyukur masih diangka 5,28 persen. Namun, ada beberapa komoditas yang perlu diwaspadai seperti beras, minyak goreng dan gula pasir konsumsi,” ucapnya. Sementara komoditas yang mengalami penurunan yaitu telur ayam ras dan daging ayam ras, sedangkan komoditas yang relatif stabil daging sapi.

Mendagri sendiri dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap Kaltim termasuk didalam kabupaten/kota yang mampu mengendalikan inflasi di daerahnya termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan.

Ia menghimbau kepada kepala daerah terus melakukan pengendalian inflasi seperti operasi pasar, pasar murah, rapat satgas pangan, rapat tim pengendali inflasi dan memantau harga di pasar serta memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat di distributor.

“Tadi ada solusi yang bagus, prinsip kalau dikerjakan. Langkah-langkah yang pernah kita rumuskan, operasi pasar, monitor, rapat satgas pangan, tim pengendali inflasi daerah, subsidi menggunakan APBD, didukung oleh TNI dan penegak hukum, itu sebetulnya semua daerah akan bisa mengendalikan,” katanya.

Untuk komoditas yang diatur pemerintah pusat seperti tarif listrik dan tiket pesawat, sebut Tito pemerintah pusat terus melakukan berbagai upaya untuk memberikan solusi agar harganya bisa terjangkau.

“Tapi ada juga yang diatur oleh pemerintah daerah. Seperti air minum, tolong hati-hati. Kemudian ongkos bis dan lain-lain. Pak Presiden berpesan jangan melonjak,” pesannya.

Begitu pula harga yang berubah karena mekanisme pasar, dimintanya agar terus dilakukan pengawasan dan dilakukan intervensi-intervensi termasuk dari dua pelajaran daerah Kaltim dan Tanjung Pinang.

“Hanya melaksanakan strategi 4K saja (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Komunikasi Efektif dan Kelancaran Distribusi), itu sudah bisa mengendalikan. Apalagi bisa lebih dari itu,” tegasnya.

Abdullah kepada wartawan seusai mengikuti rakor mengatakan ada beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian khusus terhadap kenaikan inflasi. “Dari sekian daerah kita melihat tadi bahwa KalimantanTimur belum dianggap membahayakan. Kaltim dan khususnya Samarinda masih terkendali, tapi kita tetap harus waspada. Karena ada beberapa komoditi yang akan meningkat, terutama menghadapi Ramadhan dan lebaran,” ungkapnya.

Seusai mengikuti rakor pengendalian inflasi ini, kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan teknis pengendalian inflasi kota Samarinda yang dipimpin Abdullah.(DON/KMF-SMR)