SAMARINDA, KOMINFONEWS – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggelar Asistensi Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Selasa dan Rabu (1-2/10/2024) di Hotel Swiss-Bel Balikpapan, Kalimantan Timur.
Acara ini menghadirkan narasumber Danang Jaya, S.Si., M.Kom., dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara, bersama timnya. Turut hadir pada acara tersebut Dr. Aji Syarif Hidayatullah Kadis Kominfo Kota Samarinda beserta pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan inspektur juga auditor Inspektorat.
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, H.M. Faisal, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting bagi pemerintah provinsi, khususnya Dinas Kominfo dan Inspektorat, untuk melaksanakan audit SPBE secara lebih baik.
“Koordinasi audit SPBE ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Audit keamanan SPBE bertujuan membantu pemerintah memperbaiki kualitas infrastruktur dan aplikasi SPBE secara berkelanjutan,” ujar Faisal.
Faisal juga berharap kegiatan tersebut dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat koordinasi antarinstansi pelaksana audit. "Bagi Inspektorat, audit TIK ini adalah hal yang relatif baru dan merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman terkait audit internal, sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.
Sementara itu, Danang Jaya menjelaskan bahwa audit keamanan SPBE bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar, prosedur, dan teknik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.
"Audit ini merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung digitalisasi di seluruh jenjang pemerintahan, baik pusat maupun daerah," jelas Danang.
Menurutnya, domain keamanan SPBE sangat krusial, karena menjadi faktor utama dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, handal, dan terpercaya oleh masyarakat, pungkasnya.(BUD/KMF-SMR)
