SAMARINDA, KOMINFONEWS - Komisi Informasi Kalimantan Timur (KI Kaltim) menyelenggarakan "Sosialisasi dan Bimtek E-Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik se-Kaltim tahun 2023". Kegiatan berlangsung di Gedung Olah Bebaya komplek Kantor Gubernur Prov Kaltim, jalan Gajah Mada Kota Samarinda, Rabu (20/09/2023) pagi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim, H Muhammad Faisal yang mewakili Gubernur Kaltim, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegitan ini. Faisal menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada KI Kaltim yang konsisten menggelar monev kepatuhan badan publik setiap tahunnya.

"Mudah-mudahan ini konsisten terus dilaksanakan setiap tahun, karena kita perlu mengukur tingkat kepatuhan kita. Undang-Undangnya sudah lama sekali, Nomor 14 Tahun 2008. Pergub, Perda, hingga turunannya ada. Tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mematuhinya," tegas Faisal.

Menurut Faisal, Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik dalam beberapa tahun terrakhir, yakni sejak tahun 2021 hingga 2023, sudah mulai membaik dan mengalami peningkatan, terlebih sejak KI Kaltim ketat mengawasi dan melakukan pembinaan kepada Badan Publik di lingkungan Prov Kaltim.

Faisal juga menerangkan bahwa, dalam tiga tahun terakhir, indeks Keterbukaan Informasi di Kaltim masih sangat baik, bahkan tahun 2021-2023 peringkat Kaltim secara Nasional mengalami kenaikan. Salah satunya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks KIP 2023 secara nasional mencapai skor 75,40. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Sedangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022, mencapai skor 83,58 yang membuat Kaltim berhasil naik ke peringkat keempat nasional.

"Artinya tingkat pemahaman kita juga semakin bagus. Secara Nasional mengalami peningkatan dan Kaltim berada dirata-rata Nasional" sebut Faisal.

Untuk itu Faisal berharap target utama dari KI Kaltim adalah keterlibatan atau partisipasi aktif dari badan publik. Semakin banyak yang mengikuti semakin banyak yang dinilai, semakin baik kedepannya. Faisal percaya KI Kaltim sebagai lembaga yang Independen dalam hal ini penilaian yang dilakukan pasti sangat adil dan fair.

Faisal berpesan kepada badan publik di Kaltim bahwa penilaian bukan hanya sekedar mencari peringkat semata, namun untuk mengukur sejauh mana kemampuan badan publik dari lima tingkatan jenis kualifikasi yakni Kualifikasi Informatif, Kualifikasi Menuju Informatif, Kualifikasi Cukup Informatif, Kualifikasi Kurang Informatif dan Kualifikasi Tidak Informatif.

Kadis Kominfo Prov Kaltim, mengakhiri sambutannya dengan membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Bimtek E-Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik se-Kaltim tahunh 2023.

Sebelumnya Kepala KI Kaltim, Ramon D Saragih menyampaikan dalam sambutannya, jika monev tahun ini ada 9 kategori dan tahun depan (2024) akan ada tambahan satu kategori lagi.

Walau secara umum, KIP di Prov Kaltim memiliki penilaian yang baik ditingkat nasional, Ramon juga menyebutkan adanya ketimpangan. Ia mencontohkan keberhasilan Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun yang meraih juara 1 dalam Tinarbuka, namun ada juga kabupaten di Prov Kaltim yang websitenya saja tidak aktif.

Ramon juga menyinggung soal KIP dalam tahun-tahun Pemilu, ia berharap para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) diseluruh tingkatan, dapat menggejot keterbukaan informasi publik.

Setelah break sejenak, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh para narasumber dan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama peserta. (MAF/KMF-SMR)