SAMARINDA. KOMINFONEWS - Pemerintah Kota Samarinda dipimpin langsung Asisten II Setda kota Samarinda drg Nina Endang Rahayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis satu data terpadu tahun 2021, di ruang Mangkupelas Balaikota Samarinda, Rabu (15/12/2021).

Rakor ini diikuti Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan RI, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Darrah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, serta melalui  teleconference zoom meeting Camat dan Lurah Se Kota Samarinda.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyentuh substansi dasar dalam masyrakat, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, sandang dan perumahan. 

Nina menyampaikan, dimasa pandemi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja dirumahkan yang jumlahnya terus meningkat.

Dikatakannya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas, dengan kondisi tidak terduga dengan adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

“Saat situasi Pandemi Covid-19 ini, ada beberapa kelompok masyarakat pada umumnya kerentanan yang mencakup permasalahan kesehatan, ekonomi hingga eksklusif sosial, sebagai akibat dari pandemi Covid-19,” ucap Nina.

Dalam persentase kemiskinan di Kota Samarinda yang mengalami tren kenaikan sejak tahun 2019 sebesar 4,59 persen menjadi 4,76 persen pada tahun 2020. Yang mana hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda, dimana program bantuan dan pemberdayaan yang dikucurkan efektif tidaknya untuk menekan angka kemiskinan dan faktor-faktor lainnya yang mempunyai pengaruh paling besar, untuk memberikan daya ungkit terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Dalam proses perencanaan dan penganggaran yang telah disusun juga telah ditetapkan oleh Pemerintah perlu dilakukan secara komprehensif dan berbasis dalam satu data terpadu, dimana Pemkot Samarinda telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk program perlindungan sosial yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari sekitar 99 individu dengan status kesejahteraan terdepan di Republik Indonesia,” jelas Nina. (FAN/DON/KMF-SMD)