SAMARINDA. KOMINFONEWS – Wali kota Samarinda Dr H Andi Harun jadi Keynote Speaker pada Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Samarinda dengan tema “Samarinda Bebas Banjir, Aspek Regulasi, Anggaran dan Edukasi” sekaligus memberikan pemaparan di dalam 100 hari kerja Pemerintah Kota dalam menangani Banjir bertempat di Aula BKKBN Provinsi, Jalan MT Haryono. Sabtu (10/4/2021) siang.

Di dalam pemaparannya Wali Kota menjelaskan seperti diketahui banjir, merupakan salah satu bencana yang sering kali mengancam masyarakat di berbagai kota-kota. Apalagi saat musim hujan tiba di Kota Samarinda, musim hujan biasa terjadi di pertengahan tahun atau setelah bulan Ramadhan suhunya bisa mencapai 28 derajat celcius bahkan 24 derajat celcuis.

Dengan begitu, sebutnya perlu dilakukan berbagai cara dalam mencegah banjir agar kondisi lingkungan bisa tetap terjaga “Setidaknya dengan menerapkan berbagai upaya pencegahan, hal ini perlu didukung oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengubah kebiasaan hidup menjadi lebih baik, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan,” kata Andi Harun.

Ia mengatakan kini Pemerintah Kota Samarinda di dalam program 100 Hari Kerja tengah berfokus kepada gerakan Gotong Royong dan ada 2 lokasi di dalam penanganan banjir yang pertama di kawasan simpang empat Sempaja dan dikawasan Jalan D.I Panjaitan.

“Kita disini mendengarkan semua informasi dari para aktivis, lalu kemudian mendengarkan dari pakar ahli di bidangnya masing-masing, setelah itu kita tuang ke dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan yaitu menyusun rencana induk pengendalian banjir di Samarinda,” ungkap Andi Harun.

Dikatakannya memang tidak mudah di dalam penanganan banjir perlu adanya kesabaran dan tidak terburu-buru karena ini menyangkut pembiayaan yang sangat besar.

“Dalam mengatasi banjir perlu bersabar, Pemerintah kini telah menyusun desainnya, perencanaannya. Karena ini tidak boleh gegabah, dan karena ini akan melibatkan belanja pembangunan yang tidak sedikit tinggal kita harus pastikan bahwa semua konsep penanggulangan banjir telah melewati secara prosedur dan aturan sehingga kita bisa mengukur kapasitas pembiayaan, mana yang perlu pembiayaan Pemerintah Kota dan mana yang perlu pembiayaan Pemerintah Provinsi,” pungkas wali kota. (BAR/DON/KMF-SMD)