SAMARINDA.KOMINFONEWS - Dari lima proyek pembangunan infrastruktur di kota Samarinda yang didorong  melalui skema pembiayaan dengan  sistem Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dua proyek di antaranya sudah dapat lampu hijau bisa berjalan tanpa dibiayai APBD Kota Samarinda. Dua proyek ini adalah pembanguan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pembangunan infrastruktur pelabuhan curah di Palaran.

Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun di sela rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kaltim di Balai Kota Samarinda belum lama ini.

“Alhamdulillah dari lima proyek yang kami dorong, dua sudah mendapat respon positif untuk dibangun melalui skema KPBU..Ada rumah sakit daerah dan pelabuhan curah. Semoga lancar hingga proses pembangunan nanti,” tutur Wali Kota.

Sebelumnya, lima proyek yang diusulkan melalui skema pembiayaan KPBU di antaranya pembangunan sarana pariwisata di Sungai Mahakam, pembangunan RSUD, pembangunan moda transportasi modern skytrain, pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tersebar di Kota Samarinda, seera pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan curah di Palaran.

Menurut Wali Kota, info tadi menjadi kabar gembira bagi Pemkot, karena infrastruktur tadi bagian dari rencana dalam menunjang Kota Samarinda sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) nanti. Karena jelas dia, jika semua pembangunan di Kota Tepian bertumpu pada APBD Kota, maka mustahil bisa terwujud untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

“Karena jujur, untuk tahun 2022 APBD Samarinda sekitar 70 persen sudah tersedot untuk membiayai proyek infrastruktur multiyears contract, di antaranya jalan terowongan di bawah agunung Manggah, selain pengendalian banjir,” kata Wali Kota.

Sehingga sambung dia, untuk mengejar penyelesaian pembangunan, maka sangat perlu skema pembiayaannya yang dikerjasamakan dengan badan usaha. Ia juga berharap, setidaknya Pemprov Kaltim juga mempunyai perhatian  terhadap infrastruktur di ibu kota Kaltim ini. Khususnya peningkatan dan perbaikan jalan kota yang saat ini membutuhkan kolaborasi antara Pemkot dan Pemprov. (CHA/HER/KMF-SMD)