SAMARINDA. Menko Polhukam Moh. Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta Pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga hari H Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang.

“Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,” ujar Mahfud MD saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada via virtual Senin (23/11/2020).

Rapat ini dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BNPB, Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.

“Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan,” tegas Mahfud.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam, terkait perkembangan dan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi, baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten/kota dan beberapa tempat lainnya.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama jam 07.00-08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00-09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00 sampai jam 13.00 siang,” kata Arief.

Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 77,7 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, dimana 1.210 diantaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

“Kenapa yang dibubarkan lebih sedikit daripada yang diperingkatkan dengan tertulis? ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalau tidak mengindahkan, maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar, sehingga tidak bisa kami lakukan  pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran," kata Abhan.

Secara virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesiapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu Pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Ia juga berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Walikota Samarinda Syaharie Jaang meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, dimana berlangsung ditengah pandemi Covid-19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita akan dukung bersama OPD terkait Linmas, Satpol PP, rekan-rekan Polri, Bapak dari Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua. Harapannya semoga kita yang bertugas selalu diberikan kesehatan dan Kota Samarinda dalam pemilihan Pilkada berjalan dengan kondusif,’’ pungkas Jaang. (bar/don/kmf-smd)