SAMARINDA. Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan langkah-langkah terhadap penanggulangan stunting. Diantaranya sebanyak 18 kelurahan difokuskan untuk pelatihan kader penanganan penyakit gangguan pertumbuhan anak atau tubuh kerdil.
Demikian terungkap dalam rapat koordinasi yang dihadiri kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurazi, Kepala Dinas Kesehatan Samarinda drg Rustam, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanggulangan stunting di kantor Bappeda Samarinda, Senin (22/7).
"Pelatihan kader ini perlu dan penting dilakukan untuk penanggulangan stunting," ucap Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Samarinda dr Rudy Agus.
Adapun 18 kelurahan dari beberapa kecamatan yang difokuskan untuk pelatihan kader, diantaranya kelurahan Sambutan, Mesjid, Air Putih, Bukuan, Bukit Pinang, Temindung Permai dan Kelurahan Karang Asam Ilir.
Rudy menyebutkan ada 8 aksi konvergensi yang harus dilakukan dalam penanganan stunting secara nasional yang wajib dilaksanakan di daerah.
Delapan aksi itu, rinci Rudy, yakni pertama analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup/Perwali tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review kinerja tahunan.
Kepala Dinas Kesehatan Samarinda drg Rustam menjelaskan untuk tahun 2019 hanya sampai pada tahap aksi 1-4.
"Sisanya aksi 5-8 akan kita laksanakan pada tahun 2020. Mendukung ini, agar masing-masing OPD mengumpulkan program kerjanya sesuau anggaran/tupoksi yang ada di masing-masing OPD," kata Rustam.
Menurut Rustam, rapat yang dilakukan kemarin adalah aksi kedua. Untuk aksi ketiga atau rembuk stunting, menurut Rustam, di Kaltim tinggal 2 daerah yang belum melaksanakan, yaitu Samarinda dan Kutai Barat.
"Jangan ada anggapan bahwa ini kerjaan atau tanggungjawabnya Dinas Kesehatan, karena ini kerja semua OPD. Apalagi masuk dalam strategi nasional percepatan pencegahan stunting karena stunting momok bagi tumbuh kembang anak," katanya
Sedangkan aksi rembuk stunting lanjutnya akan dilakukan dalam waktu dekat ini dengan penanggung jawab kepala Bappeda dan aksi 5-8 dilaksanakan tahun depan.
Ia menegaskan dalam Instruksi Pemerintah Pusat, apabila daerah belum melaksanakan program pencegahan stunting, maka anggarannya akan dikurangi oleh Pemerintah Pusat.
Sementara Ananta mengatakan Bappeda komitmen untuk mendukung aksi-aksi konvergensi penanganan stunting di Kota Samarinda.
Ia berharap kerjasama dari setiap OPD, agar gerakan dalam mewujudkan pencegahan stunting bisa diwujudkan dengan baik.
Mewakili Kepala Dinas Kominfo Samarinda, Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Syamsul Anwar mengatakan komitmen dalam publikasi dan penyebarluasan upaya penanganan yang juga vital, sehingga program bisa terdiseminasikan hingga ke warga secara luas.
"Pimpinan kami di Kominfo sangat berkomitmen tentang pencegahan penurunan angka stunting. Dari kami Kominfo akan menyebarkanluaskan dari berbagai media melalui saluran," ungkap Syamsul didampingi Kasi Statistik Sofyan Agus.
Media itu, lanjut Syamsul baik media sosial dari Dinas Kominfo maupun media cetak, elektronik dan media online mitra Dinas Kominfo.
"Begitu pentingnya ini, kami pun akan memprogramkan talk show di TV dan radio interaktif tentang stunting dengan narasumber Dinas Kesehatan," beber Syamsul.(kmf15)
Penulis: Thohir --Editor: Doni
